NATIONAL

Sejak 2012, KPK Telah OTT Terhadap 34 Kepala Daerah

Minggu, 7 Oktober 2018

Indonesiaplus.id – Operasi tangkap tangan (OTT) terus gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejak 2012 sebanyak 34 kepala daerah terjaring OTT.

Terakhir, Jumat (5/10/2018), KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

“Sejak 2012, hingga tangkap tangan terhadap Wali Kota Pasuruan kemarin, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Penerimaan uang, kata Febri, sebagai fee proyek merupakan modus yang menonjol pada hampir semua kasus tersebut.

“Ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus,” katanya.

Praktik buruk korupsi dalam bentuk suap itu tentu merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.

“Negara dirugikan berkali-kali ketika praktik suap kepala daerah terus terjadi,” ucap Febri.

Juga, proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, lanjut Febri, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antarpelaku usaha di daerah.

Satu perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibandingkompetensi mengerjakan proyek tersebut.

“Suap akan dihitung sebagai biaya sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat,” katanya.

Selain itu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural semakin dirasa mendesak.

“Tak hanya agar aparatur pengawas ini memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi juga revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen di bawah kepala daerah,” tandasnya.

Sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

“Perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi,” bebernya.

APIP yang lebih independen dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah, melakukan review sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu.

“Tentu saja, butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini,” ungkapnya.

Jika dilihat dari proses awal sebelum kepala daerah menjabat, maka biaya politik yang tinggi dapat diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah.

“OTT para kepala daerah ini, terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut,” tandasnya.

Akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan.

“Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah,” katanya.

Jika dua hal di atas tidak diselesaikan akan semakin sulit mengurai “benang kusut” korupsi politik di daerah.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close