NATIONAL

Rekomendasi Itjima Ulama MUI Minta Permendikbudristek 30/2021 Segera Dicabut

Indonesiaplus.id – Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) resmi ditutup pada Kamis (11/11/2021) usai digelar selama tiga hari dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Di antara rekmendasi yang terkait kontroversi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudistek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Walaupun mengapresiasi niat baik penerbitan Permendikbudristek 30/2021, Ijtima Ulama MUI sepakat meminta pemerintah segera mencabut beleid tersebut.

“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menimbulkan kontroversi karena prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NKRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dalam konferensi pers di Hotel Sutan, Kamis (11/11/2021).

Dalam muatan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban”. Sebab itu MUI meminta Pemerintah untuk mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Permendikbudistek Nomor 30/2021 dan memperbaiki proses penyusunannya.

Sebelumnya, pada pasal 5 Permendikbudistek 30/2021 dikritik masyarakat luas karena penggunaan frasa tanpa persetujuan korban. Frasa itu secara tidak langsung dimaknai sebagai pelegalan seks bebas, yaitu diperbolehkannya aktivitas seksual asal disetujui kedua belah pihak alias suka sama suka.

Padahal sudah sangat jelas bahwa baik hukum positif maupun nilai budaya masyarakat di Indonesia melarang hal tersebut.

Sedanngkan, pada pasal 5 poin (B) misalnya, mengatur kekerasan seksual yang dimaksud adalah memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Pasal 5 Poin (F) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Pun demikian dengan Pasal 5 poin (L) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Pasal 5 Poin (M) membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.[yus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close