NATIONAL

Perbudakan ABK di Kapal Long Xin 629, Ketua ITF: Pemerintah Abai Lindungi Warga Negara

Indonesiaplus.id – Praktik perbudakan atau kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal ikan berbendera China Long Xin 629 harus diusut secara tuntas disertai sanksi hukum tegas agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Kasus tersebut termasuk pelanggaran hukum dan HAM, terlebih sampai menyebabkan tiga orang tewas dan jenazahnya dibuang ke laut.

Sudah sepantasnya pemerintah segera melayangkan protes keras kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua International Transportworkers’ Federation (ITF) Indonesia, Prof Dr Mathias Tambing terkait kasus perbudakan di kapal ikan yang menimpa ABK Indonesia, di Jakarta, Senin (11/5/2020),

ITF merupakan organisasi internasional berpusat di Inggris yang merupakan afiliasi dari beberapa Serikat Pekerja (SP) di sektor transportasi, seperti SP Pelaut, SP Kereta-api, SP Penerbangan, SP Pelabuhan serta SP Buruh Pelabuhan.

Viral di media bahwa sejumlah ABK Indonesia di kapal ikan ‘Long Xin 629’ berbendera China mengalami perbudakan di tempat kerja. Misalnya, dipaksa kerja 18 jam sehari dengan upah hanya USD 120 atau Rp 1,8 juta/bulan. Juga, mereka dipaksa minum air laut, bukan air mineral. Akibatnya, beberapa ABK jatuh sakit dan tiga orang tewas di kapal.

Pada kasus tersebut, kata Mathias, perbudakan ABK Indonesia di kapal ikan sudah sering terjadi, tapi pemerintah terkadang sulit menyelesaikan karena tidak lengkapnya data pelaut.

Ditambah banyak ABK dipindah dari satu kapal ke kapal lain tanpa prosedur jelas. Kondisi tersebut menyulitkan KBRI untuk melacak perusahaan kapal tempat ABK bekerja. Juga, KBRI sulit melacak agen perusahaan yang merekrut dan menempatkan ABK di kapal.

Pada umumnya, perbudakan terjadi di kapal perusahaan milik China dan Taiwan. Selain di perairan Asia, kapal – kapal ikan itu juga beroperasi sampai Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Lautan Atlantik.

Selain itu, perbudakan sering terjadi karena pengusaha atau nakhoda kapal memanfaatkan kelemahan ABK yang tidak memiliki dokumen perlindungan.

Padahal berdasarkan ketentuan internasional, pengusaha kapal harusnya memberikan dokumen perlindungan berstandar International Labour Organization (ILO) kepada semua ABK.

Pasalnya, operasional kapal-kapal ikan itu menjangkau perairan di seluruh dunia, sehingga perusahaan wajib menerapkan ketentuan internasional, baik perlindungan maupun kesejahteraan para ABK nya.

Adapun dokumen perlindungan, lanjut Mathias, meliputi hak dan kewajiban ABK, kondisi kerja dan keselamatan kerja di kapal, upah dan kesejahteraan pelaut lainnya.

Semuanya tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) maupun Collective Bargaining Agreement (CBA) yang ditandatangani oleh pengusaha kapal dan ABK.

“Jadi, semua ABK wajib memiliki PKL sebagai pedoman kerja, sekaligus solusi jika terjadi masalah terkait pekerjaan di kapal ikan tempat ABK bekerja,” tandasnya.

Banyak ABK tidak paham hal ini dan menganggap sepele usai diterima bekerja di kapal tersebut. Bahkan, banyak ABK tidak memiliki PKL sedangkan PKL sangat penting sebagai pedoman bekerja di kapal, terutama jika menghadapi masalah, seperti gaji tidak dibayar atau dipaksa bekerja di luar jam kerja yang ditentukan.

Investigasi menyeluruh Tentu saja, untuk mengungkap perbudakan modern ini, ungkap Mathias Tambing yang juga Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh. Mulai dari proses perekrutan ABK, sistem perlindungan, PKL, syarat dan kondisi kerja di kapal maupun kesejahteraannya.

Pihaknya mendukung langkah Bareskrim Polri yang telah mulai melakukan investigasi untuk mengungkap kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam kasus perbudakan ABK.

Dari banyak kasus yang menimpa pelaut perikanan, menurut Ketua ITF Indonesia, upah tidak standar internasional (ILO), bahkan upah lembur tidak dibayar sampai berbulan-bulan. Di kapal ikan biasanya ada bonus atas banyaknya ikan yang ditangkap, tapi bonus itu sering tidak diberikan.

Dalam kasus kapal ikan Long Xin 629 ini, banyak ABK yang belum menerima upah sesuai haknya, saat ini upah yang diterima hanya USD 120 atau Rp 1,8 juta/bulan.

Pihaknya meminta pemerintah mengawal pengusutan di China dengan sanksi hukum bagi perusahaan kapal, serta memastikan semua hak ABK dibayarkan. “Sanksi hukum tegas bisa menekan kasus perbudakan pelaut di kapal ikan,” tandasnya.

Banyak kasus perbudakan di kapal ikan, karena belum hadirnya pemerintah secara penuh untuk melindungi pelaut yang bekerja di kapal asing, baik di kapal penumpang, kapal kargo, tanker maupun kapal ikan.

Ditambah masih ada ego sektoral antarinstansi yang bertanggungjawab di sektor ini, misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada perlindungan pelaut yang sering terabaikan.

“Nah, sikap ego sektoral dan tarik menarik kepentingan ini harus segera diakhiri, diganti dengan sikap berpihak kepada pelaut agar para pelaut merasakan manfaat perlindungan dari negara secara optimal,” pungkas Mathias Tambing.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close