NATIONAL

Pemutusan Mata Rantai Kemiskinan Melalui Anak dan Orangtua

Indonesiaplus.id – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, upaya pemutusan mata rantai kemiskianan dilakukan terhadap anak dan orangtua penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pemutusan mata rantai kemiskinan terhadap anak melalui bantuan pendidikan, sedangkan untuk orangtuanya dengan PKH, ” ujar Mensos di Hotel Polonia Medan, Sumatera Utara, Jumat (14/10/2016) malam.

Bagi orangtua, kata Mensos, bisa melalui electronic warung gotong royong (e-warong), sehingga keberadaan dan pelayanan e-warong bisa diluaskan di daerah-daerah lain di Sumatera Utara.

“Tadi sudah diresmikan pelayanan e-warong bagi penerima manfaat PKH dan bisa diluaskan di daerah-daerah lain di Sumatera Utara, ” ucapnya.

Jika e-warong belum bisa disegerakan pelayanannya pada November ini. Penyerahan bansos non tunai bisa dilaksanakan dan bisa diperlus, PKH di Sumatera Utara mendapat tambahan jumlah penerima manfaat 221 ribu.

“Penyerahan bansos PKH non tunai bisa dilaksanakan dan diperluas, PKH di Sumatera Utara, mendapatkan tambahan penerima manfaat 221 ribu, sehingga menjadi total 336 ribu, ” katanya.

Pada posisi ini, penyaluran dan penyampaian PKH non tunai di Sumatera Utara bisa dilaksanakan dengan baik, berkat kerjasama dengan gubernur dan para bupati/walikota, sehingga akan terus diperluas pelayanannya.

“Di Sumatera Utara, bansos PKH non tunai dengan komandan dari BRI sebagai bagian dari kerjasama dengan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), ” tandasnya.

Hingga kini, belum sampai ke tahap sinkronisasi data. Sebab, baru pada pelayanan PKH dan beras sejahtera (rastra). Ke depan, secara bertahap akan ditingkatkan untuk elpiji 3 kg, pupuk dan solar bersubsidi, serta listrik.

“Belum sampai pada tahap sinkronisasi data, sebab pembahasannya pada tingkat kelembagaan yang akan mengintegrasikan berbagai layanan bansos sehingga perlu dibangun server khusus, ” katanya.

Anggaran untuk PKH dan rastra non tunai, misalnya bagi warga eks tim-tim di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Sumatera Utara, didistribusikan dan tidak lewat APBD provinsi dan kabupaten/kota.

“Total seluruh bansos dari Kemensos untuk Sumatera Utara Rp 1,5 triliun, ada tambahan untuk PKH Rp 336 miliar pada November ini, ” katanya.[Hmd]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close