NATIONAL

Pemegang Suket Boleh Menyoblos, Mendagri: Kami Hargai Keputusan MK

Jumat, 29 Maret 2019

Indonesiaplus.id – Soal uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengesahkan Surat Keterangan (Suket) menjadi syarat mencoblos pada Pemilu Serentak 2019 telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi keptususan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan menghormati dan menyambut baik putusan MK tersebut.

“Kami menghormati Putusan MK yang mengesahkan Surat Suket dari KTP-el menjadi syarat mencoblos pada Pemilu Serentak 2019,” ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Menurut Mendagri, pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut dari Putusan MK tersebut adalah penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP.

Posisi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sifatnya mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan mendukung serta fasilitasi penyelenggara Pemilu secara penuh.

“Posisi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan jajaran Dukcapil di daerah siap membantu KPU sama halnya saat pelaksanaan Pilkada serentak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Bahtiar menambahkan, Suket dari KTP-el diberikan kepada WNI yang sudah merekam dan sudah terdata dalam data base kependudukan, namun belum menerima fisik KTP-el

“Kita tunggu apa posisi KPU atas putusan MK tersebut. Prinsipnya Pemerintah dan pemerintah daerah sifatnya mendukung melalui bantuan dan fasilitasi apa yang nrnjadi permintaan dari Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” tandasnya.

Dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2019), mengesahkan Suket KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. Juga, MK mengingatkan pemerintah mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.

Pada frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula Surat Keterangan (Suket) perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang yang memiliki kewenangan untuk itu.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close