NATIONAL

Debat Terbuka PBB, RI Dorong Dunia Cegah Pendanaan Terorisme

Jumat, 29 Maret 2019

Indonesiaplus.id – Dalam forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, Indonesia mendorong pembentukan kerja  sama global mencegah pendanaan terorisme.

Hal itu tertuang dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir yang hadir di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema  “Threats to International Peace and Security caused by terrorist acts: Preventing and Combating the Financing of  Terrorism” di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (28/3/2019).

“Kerja sama masyarakat harus secara inovatif dan beradaptasi untuk mencegah dan mengatasi maraknya  pendanaan terorisme, ” uajr Wamenlu RI A.M. Fachir.

Debat dihadiri oleh sebagian besar negara anggota PBB, Wamenlu RI menegaskan komitmen Indonesia dalam  upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.

Aksi terorisme di kota Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan bahwa tidak ada satu  negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.

Secara khusus, Wamenlu menyambut baik komitmen peningkatan kerja sama internasional, termasuk adopsi  Resolusi 2462, mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, dimana Indonesia menjadi  salah satu negara sponsor bersama.

Selain itu, Wamenlu menegaskan pentingnya pengadopsian dan implementasi berbagai komitmen internasional,  seperti Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.

Juga, berbagai Resolusi DK PBB terkait, serta Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dalam peraturan perundangan di masing-masing negara.

Pentingnya untuk meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam merespon berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis.

Bentuk peningkatan kerja sama global, seperti melalui kegiatan pertukaran informasi, bantuan teknis,  peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelejen keuangan, serta koordinasi antar badan dan  komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan FATF.

Pengalaman Wamenlu Fachir terkait upaya kerja sama Indonesia melalui penyelenggaraan KTT Penanggulangan Pendanaan Terorisme untuk melakukan penilaian risiko serta menganalisa ancaman dan dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik.

“Secara terus menerus Indonesia meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antarkementerian dan lembaga serta sektor swasta,” pungkasnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close