NATIONAL

NFRPB Ancam Soal Kemerdekaan Papua ke Mahkamah Internasional

Jumat, 21 Juli 2017

Indonesiaplus.id – Tahapan negosiasi dengan Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional tengah dilakukan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Sikap ini dijabarkan dalam surat tahap kedua kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, surat pertama dilayangkan pada era Presiden SBY dan tidak mendapat jawaban.

Menurut Komandan Kepolisian NFRPB, Elias Ayakeding, bahwa dalam surat tahap kedua ini kembali ditawarkan perundingan dengan pemerintah Indonesia, sebelum NFRPB menempuh jalur diplomasi yang lebih tinggi, yaitu melalui sidang di mahkamah internasional.

“Surat ini bersifat memohon diri dari tahapan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia untuk menuju ke Mahkamah Internasional. Pada surat pertama, disampaikan sejak Presiden SBY dan kini Presiden Jokowi tapi hingga kini belum ada jawaban,” ujar Ayakeding didampingi sejumlah anggota NFRPB di Prima Garden Abepura, Kamis (20/7/2017).

Jika surat ini, kata Ayakeding, tetap tak ditanggapi pihaknya lansung membawa persoalan Papua ke Mahkamah Internasional sesuai dengan aturan piagam PBB pasal 35 ayat 2. “Setidaknya sudah ada 20 tembusan ke kedutaan besar negara sahabat,” katanyanya.

Selain itu, upaya ini akan meminta dukungan dan pengakuan kepada negara-negara pasifik yang tergabung dalam (Pasifik Independen Forum) untuk mengakui kedaulatan NRFPB yang telah diproklamirkan pada 19 Oktober 2011.

“NFRPB akan menggugat secara hukum pemerintah Indonesia atas kedaulatan kami di atas tanah kami negara federal, selama aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan bila sampai Oktober 2017 Indonesia tak menanggapi maka kami akan melakukan gugatan di Den Haag, Belanda,” tandasnya.

Dari surat yang disusun Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut, Ayakeding membacakan bahwa NFRPB telah menyiapkan beberapa agenda yang disampaikan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda sebagai mantan kolonial Nederlands New Guinea Papua Belanda, serta Sekretaris Jenderal Pasifik Islands Forum.

Gugatan hukum atas sengketa aneksasi wilayah kedaulatan dan permasalahan Unilateral Declaration of Independence juga disiapkan. Juga, Forkorus meminta Sekretaris Jendral PBB untuk mencatat ulang atau mendaftar ulang NFRPB sebagai negara yang baru merdeka atau newly independe state.

Mengingat NFRPB sudah pernah didaftar oleh pengacara internasional, Mr. Jan di Brussels ke Sekretariat PBB melalui register email kepada Tn. Ban Ki Moon Sekretaris Jenderal PBB pada 15 Februari 2012, kemudian telah mendapat konfirmasi penerimaan dari United Nations (UN) Security Service dengan Nomor 827 567848.

“Kami minta agar negara-negara PBB mengambil sikap toleransi terhadap hukum bangsa-bangsa tentang aneksasi wilayah negeri Papua Barat dan Unilateral Declaration of Independence Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 di Jayapura sebagai dasar hukum terbentuknya NFRPB,” ucapnya.[Sap]

Related Articles

Back to top button