NATIONAL

Mahkamah Agung Vonis Bebas Mantan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta

Indonesiaplus.id – Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Farhan Yunus Basyarahil divonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA).

Tercantum secara jelas dalam salinan putusan kasasi Nomor: 4171 K/Pid.Sus/2019 atas nama Farhan Yunus Basyarahil. Perkara ditangani dan diadili majelis hakim agung kasasi yang dipimpin langsung Ketua Kamar Pengawasan MA Andi Samsan Nganro dengan anggota Krisna Harahap dan Leopold Luhut Hutagalung.

Putusan diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (18/2/2020) oleh tiga majelis hakim. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis dengan dihadir dua anggota majelis serta Maruli Tumpal Sirait sebagai panitera pengganti.

Farhan Yunus Basyarahil dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tidak hadir saat pengucapan putusan.

Adapun majelis hakim agung kasasi menyatakan, telah membaca secara seksama memori kasasi diajukan JPU pada Kejari Jakpus, alasan-alasannya, tuntutan JPU pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta (PN Jakpus), putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus dengan tujuh amar, dan surat-surat lainnya.

Majelis hakim agung kasasi menggariskan, MA memiliki delapan pendapat sebagai pertimbangan untuk menolak kasasi yang diajukan JPU pada Kejari Jakspus. Pasalnya, menurut majelis, ternyata putusan judex facti atau Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Menurut Majelis dalam mengadili perkara ini terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari hakim adhoc tipikor MA yakni Krisna Harahap.

Menurut hakim Krisna, Farhan Yunus Basyarahil selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bersama Komisioner lainnya saat itu telah menerima mobilitas Komisioner yang bersumber dari dana hibah dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadi kerugian negara Rp600.110.000. Karenanya, menurut hakim Krisna, alasan kasasi JPU dapat dibenarkan sehingga Farhan haruslah dijatuhi pidana dia antaranya pidana penjara selama 2 tahun.

Meski begitu, majelis hakim agung kasasi mengungkapkan, yang diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim adalah suara terbanyak. Karenanya MA tetap berpendapat kasasi JPU haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Tipikor PN Jakpus tetap berlaku.

“Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Dua, membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara,” ungkap Ketua Majelis Hakim Agung Andi Samsan Nganro di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Sedangkan, tujuh amar putusan Pengadilan Tipikor PN Jakpus di antaranya, satu menyatakan terdakwa Farhan Yunus Basyarahil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair. Dua, membebaskan Farhan dari segala dakwaan tersebut.

Tiga, memulihkan hak Farhan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula. Empat, memerintahkan Farhan dikeluarkan dari rutan segera setelah putusan ini diucapkan.

Terakhir, lima memerintahkan JPU untuk menyerahkan uang sebesar Rp99,9 juta kepada Fahmi, yang sebelumnya disita dan dititipkan ke rekening penampungan Kejari Jakpus.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close