NATIONAL

Indikasi Golkar dan PDIP, KPK: Tengah Pelajari Keterlibatan Mereka

Selasa, 11 September 2018

Indonesiaplus.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari dugaan korupsi yang melibatkan partai-partai di Tanah Air. Sejauh ini telah mencuat dugaan keterlibatan Partai Golkar dan PDIP dalam kasus korupsi.

“Nanti kita pelajari dulu,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Selasa (11/9/2018).

Indikasi keterlibatan Partai Golkar dalam pusaran kasus korupsi mencuat usai penyidik KPK menerima pengembalian uang Rp 700 juta dari salah satu pengurus partai terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Kasus ini menjerat dua kader Golkar, yakni Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih.

Eni sempat menegaskan adanya uang suap dari proyek senilai USD 900 juta ini untuk Munaslub Partai Golkar yang mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang di penjara lantaran korupsi e-KTP.

Selain itu, Eni mengaku melaporkan penerimaan uang kepada Plt Ketua umum Golkar saat itu, Idrus Marham, yang kemudian juga menjadi tersangka.

Terkait adanya dugaan keterlibatan PDI Perjuangan mencuat dalam sidang kasus dugaan suap proyek jalan di Kendari yang menjerat mantan Wali Kota Kendari Asrun.

Sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018), Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah mengaku menyuap Asrun yang merupakan politikus PDIP dari uang suap itu dberikan untuk kepentingan pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Saya pernah menyerahkan uang di Kantor Pusat PDI Perjuangan. Saya membawa Rp 5 miliar dalam bentuk dolar AS,” ucap Hasmun Hamzah dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kesaksian Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah dalam sidang suap Wali Kota Kendari Asrun di Pengadilan Tipikor, Rabu (5/9/2018).

Dia menuturkan tidak ada pemberian uang suap sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang diantarkan ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

“Yang disampaikan di pengadilan saya nyatakan tidak benar,” tandas Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).[Sap]

Related Articles

Back to top button