GLOBAL

Batas Usia Pensiun Dinaikan, 80 Kota di Rusia Didemo Ribuan Warga

Selasa, 11 September 2018

Indonesiaplus.id – Kebijakan pensiun pemerintah Vladimir Putin membuat lebih dari 80 kota di Rusia bergolak Minggu (9/9/2018). Massa turun ke jalan untuk memprotes kebijakan tersebut yang mulai disosialisasikan. Pihak aparat mengamankan ribuan demonstran.

Laporan Reuters aksi massa itu digerakkan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Dia sendiri yang meminta rakyat turun ke jalan pada tanggal cantik kemarin. Masyarakat Rusia mereaksi positif ajakan Navalny.

Misalnya di ibu kota, lebih dari 2 ribu orang tidak gentar berhadapan dengan aparat. Mereka mengusung tulisan-tulisan anti pemerintah. Salah satunya, ’’Putin adalah pencuri’’.

’’Saya datang ke sini untuk melawan reformasi pensiun. Saya ingin menikmati masa tua saya di negara ini,’’ ujar Nikolai Borodin, 22, salah seorang pendemo.

Dianggap meresahkan, polisi berusaha membubarkan massa. Karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai kota, aparat lantas berusaha mengakhiri paksa unjuk rasa tersebut dengan menangkapi para pentolan aksi. Pertama kali ditangkap adalah anak buah Navalny yang tersebar di 33 kota.

Laporan media lokal aparat tak segan menangkap para lansia dan anak-anak yang ikut turun ke jalan. Sebagian besar demonstran yang ditangkap adalah remaja dan pemuda.

OVD-Info, organisasi HAM di Rusia, melaporkan bahwa aparat menangkap ribuan warga dalam aksi sehari itu. Selanjutnya, CNN mencatat jumlah warga yang diamankan sekitar 1.018 orang.

Penangkapan terbesar terjadi di Kota St Petersburg dengan jumlah total 452 orang. Sampai kemarin, penangkapan masih berlangsung.

Kebijakan menaikkan batas usia pensiun untuk pria, batas pensiun dinaikkan dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Batas pensiun perempuan dinaikkan dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Hal tersebut hanya berbeda sedikit dengan angka harapan hidup di Rusia yang mencapai 66 tahun untuk pria dan 77 tahun untuk perempuan.

’’Anggapan bahwa pemerintah Rusia adalah bapak rakyat sudah berangsur hilang dan aturan baru itu menguatkan kebencian rakyat,’’ ujar analis politik Ekaterina Schulmann kepada The Independent.[Fat]

Related Articles

Back to top button