NATIONAL

INDEF: Kebijakan Infrastruktur Jokowi Ternyata Belum ‘Tampol’

Sabtu, 29 Juni 2019

Indonesiaplus.id – Hingga kini, kebijakan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintahan Joko Widodo, belum maksimal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kebijakan infrastruktur sarana konektivitas, diharapkan meningkatkan nilai investasi. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di level lima persen artinya masih belum berdampak,” ujar peneliti ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Pertumbuhan ekonomi, kata Enny, Indonesia saat ini berada di tingkat stagnan 5,07% hingga kuartal I-2019. Ada yang salah dengan intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini.

“Sebagian negara G20, pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen sudah cukup besar. Tapi tidak di Indonesia, seharusnya negara sebesar Indonesia setidak memiliki pertumbuhan hingga 7 persen,” katanya.

Harus ada evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sehingga dapat meningkatkan ekonomi Indonesia terutama di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Salah satu evaluasi yang ditegaskan oleh Enny adalah infrastruktur yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan realisasi investasi.

“Seperti ada investor mendirikan pabrik dan butuh pasokan energi. Sekalipun pabrik sudah didirikan namun jika energinya tidak memiliki harga jual yang bersaing dan terlampau mahal, tentu investor tidak akan menanamkan investasinya,” ungkapnya.

Juga, adanya infrastruktur harus bisa berdampak pada biaya logistik. Semakin baik infrastrukturnya maka biaya logistik akan semakin rendah. “Sayangnya di Indonesia untuk logistik masih mencapai 26 persen, sehingga masih terhitung tinggi,” tandas kata Direktur Eksekutif INDEF ini.

INDEF berharap jika pemerintah kembali membangun infrastruktur harus memperhitungkan kedua hal tersebut agar menggenjot ekonomi Indonesia melebihi 5%.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close