NATIONAL

Hina Jokowi Soal Penanganan Covid-19 di Medsos Bisa Dibui

Indonesiaplus.id – Bisa terkena sanksi pidana, bagi masyarakat bila diketahui menghina Presiden Joko Widodo ataupun pejabat pemerintah terkait dalam menangani Covid-19 di media sosial.

Tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (4/4/2020).

Telegram Kapolrli sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Mantan Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP sudah berganti menjadi delik aduan sebagai bukti bahwa secara pribadi yang bersangkutan memang merasa terhina.

“Jadi sudah berganti jadi delik aduan sbg bukti bhw scr pribadi ybs memang merasa trhina,” cuit akun Twitter@JimlyAs, dikutip Selasa (7/4/2020).

Menurut Jimly dengan menjalankan koridor hukum dalam Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP, meski dipahami secara seksama agar tak menafsir sendiri.

“Ini pnting agar petugas tdk menafsir sndiri dg sikap& budaya ABS yg mrusak dmkrasi. Jngn cuma mau nikmatnya jbtn & dmkrsi tp tolak beban yg mst ditanggung di dlmnya,” cuitnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close