Selasa, 4 September 2018
Indonesiaplus.id – Ulah sekelompok pihak menghalang-halangi dan menolak dakwah Ustad Abdul Somad (UAS) menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris.
Menilai aksi pengahdangan pada Ustad Abdul Somad sudah kelewat batas. Terlebih alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan merendahkan wibawa sang ustad, karena meragukan nasionalisme UAS.
“Ustad Abdul Somad dituduh didomplengi oleh ormas radikal. Ini kan sangat tidak masuk akal dan merendahkan nalar umat. Lebih parah aksi pelarangan ini disertai ancaman dan intimidasi,” ujar senator asal DKI Jakarta Fahira dalam keterangan tertulis, Senin (3/9/2018).
Selama 20 tahun usia reformasi, kata Fahira, baru beberapa tahun belakangan ini, pelarangan, ancaman, dan intimidasi tidak hanya terhadap kegiatan dakwah tetapi juga terhadap berbagai kegiatan menyuarakan aspirasi begitu masif terjadi.
“Semacam ‘bola salju’ menggelinding ke tengah masyarakat, semua yang kritis kepada Pemerintah dianggap radikal, diragukan nasionalismenya, bahkan dianggap anti NKRI dan Pancasila. Bagi saya ini tidak sehat bagi demokrasi dan masa depan bangsa ini,” tandasnya.
Sebelumnya, melaluli akun facebook dan instagram resminya Ustad Abdul Somad mengumumkan karena kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang.
Akhirnya, UAS membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Padahal, dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dan pentingnya persatuan sehingga kerap diundang berbagai institusi pemerintahan, polisi, dan TNI.
Perlu diketahui, UAS pernah diundang ceramah di depan Wapres, Wakapolri, Kepala BIN, KSAD. Bahkan, pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapolri di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Terakhir ia memberikan tausiyah dalam acara syukuran dan doa bersama menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 MPR RI.[Sap]
