Selasa, 19 Desember 2017
Indonesiaplus.id – Peningkatan tingkat kewenangan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasilan (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, bahwa aspek formal tengah digodok oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
“Untuk Perpres lama akan diganti perpres baru. Secepatnya selesai, mungkin dalam minggu ini,” ujar Yudi seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Perpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang UKP-PIP menyebutkan, bahwa tugas lembaga UKP-PIP itu di antaranya menyelenggarakam fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
Keterbatasan kewenangan UKP-PIP yang diatur dalam perpres menyulitkan lembaga tersebut berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara. Saat ini, kewenangan masih setingkat direktur jenderal kementerian dan lembaga negara.
Sehingga apabila kedudukan kepala UKP-PIP masih setingkat dirjen, kinerja lembaga ini bisa terbentur ego sektoral kementerian/lembaga negara.
“Tentu saja, mengkoordinasikan kementerian/lembaga negara masak kementerian dikoordinasikan setingkat dirjen. Mestinya kan memang harus setingkat menteri supaya bisa mengkoordinasikan berbagai program di tingkat kementerian,” katanya.
Adanya perpres baru, kelembagaan UKP-PIP bisa bisa permanen tanpa mengikuti usia jabatan Presiden. Presiden berharap penguatan kewenangan UKP-PIP semakin membuat kinerja lembaga tersebut dalam menjaga dan melakukan penetrasi nilai-nilai Pancasila kepasa masyarakat.
“Dengan Perpres baru tersebut, agar bisa memastikan bahwa proses-proses kekuasaan siapapun yang memerintahnya, semuanya berpegang teguh pada komitmen Pancasila. Tidak perlu dipolitisasi” tandasnya.
Selain itu, Presiden ingin agar Pancasila menjadi sarana penjaga kesehatan hubungan publik. Apalagi menjelang tahun politik, komitmen memegang teguh nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu menjaga kehidupa berpolitik yang sehat dan beradab.
“Meskipun kita memasuki tahun politik, komitmen Pancasila itu menjaga agar politiknya sehat, beradab, tidak jatuh pada saling melakukan persekusi,” ucapnya.
Sedangkan itu Dewan Pengarah UKP-PIP Ma’ruf Amin mengatakan, Kepala Negara berharap lembaga ini bisa semakin percaya diri merangkul semua elemen bangsa serta mampu menangkal ideologi penggerus nilai-nilai Pancasila.[Mor]
