HUMANITIES

Tingkatkan Pemberdayaan Sosial, Mensos: Semua Warga Negara Termasuk KAT Punya Hak Sama

Indonesiaplus.id – Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan negara hadir memberikan akses bantuan sosial kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT). Salah satunya akses terhadap bantuan sosial yang merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak setiap warga negara.

Menanggapi aspirasi dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat di Provinsi Riau, Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar semua warga negara, termasuk warga KAT dengan menginstruksikan jajarannya berkoordikasi dengan pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan warga KAT teregistrasi indentitas kependudukannya.

“Mereka harus dijamin memiliki hak dan akses yang sama terhadap program pembangunan sebagaimana warga yang lainnya. Juga, memiliki hak sama memperoleh bantuan dari negara tapi harus dipastikan dulu tercatat dalam data kependudukan,” ujar Mensos Risma di Jakarta, Jumat (3/9).

Sejak Juli 2020 telah dilakukan perekaman data dan penerbitan dokumen kependudukan warga KAT untuk memastikan bisa mengakses fasilitas pelayanan dan program bantuan pemerintah. Pada Maret 2011, Mensos hadir meninjau langsung lokasi KAT Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.

Setiap penerima bantuan sosial harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Proses perekaman data terus berlansung di beberapa lokasi KAT agar mereka bisa mendapatkan NIK sehingga bisa diakses dengan berbagai bantuan sosial dari Kemensos maupun kementerian lainnya.

Ditjen Pemberdayaan Sosial tengah mengembangkan instrumen digitalisasi dalam pemberdayaan KAT, khsusunya aspek perekaman data. Penyusunan instrumen pemberdayaan KAT dalam bentuk digital diharapkan dapat menghasilkan instrumen pemetaan sosial, penjajagan awal, dan studi kelayakan yang akurat ke depan.

“Pemberdayaan KAT menempati posisi strategis dengan fokus berbasis stakeholder dan strategi berbasis stakeholder ditekankan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup, menghargai keberagaman, dan kearifan lokal,” tandas Menurut Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.

Diharapkan dengan data digital mendukung salah satu strategi dalam model Pengembangan KAT berbasis Stakeholder (PKATBest) dengan menekankan strategi 3P atau Production, Planet, dan Partnership. Production terfokus pada keberlangsungan hidup warga KAT yang berarti kebergantungan pada Sumber Daya Alam, dan Partnership yang berbasis kemitraan.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI DR Achmad mengapresiasi atas perhatian Mensos terhadap warga KAT di Pekanbaru dan perhatian pemerintah terhadap warga KAT, termasuk di Pekanbaru merupakan bentuk kehadiran negara.[ama]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close