Indonesiaplus.id – Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga, Kementerian sosial RI meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) yang telah hadir di DKI Jakarta dan Majalengka.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menjelaskan, bagaimana Prokus ini hadir untuk memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi.
“Sasaran Prokus adalah PKH graduasi, yaitu bagi mereka yang sudah lulus dari program PKH. Hal ini dapat menjembatani PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha agar bisa lebih berkembang lagi,” ujarnya.
Para KPM tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha, namun juga mentoring. Juga, dapat terhubung dengan berbagai lembaga permodalan seperti koperasi.
“Dalam pelakasanaannya, tidak hanya dapat Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU) tapi juga adanya pendamping Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB), sebagai salah satu cara Kementerian Sosial hadir dan membuat mereka mandiri secara ekonomi,” tandas Edi.
Prokus sudah dirasakan manfaatnya oleh Wiwi, KPM yang berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.
“Alhamdulillah ada perkembangan, omset naik, usaha yang saya jalani yaitu kue basah, seperti donat. Sebelum dapat bantuan usaha dari Kementerian Sosial, paling dijual di lingkungan sekitar, tapi setelah dapat bantuan, sekarang bisa sampai ke pasar-pasar,” jelasnya.
Hal sama dirasakan oleh Ida, penjual makanan kering, salah satunya camilan gapit. Setelah menerima bantuan langsung dipakai untuk menambah modal usaha dan membantu meringkankan masalah di keluarga.
“Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kemensos. Saya sangat terbantu, meringankan beban dan penghasilan saya meningkat dari sebelumnya,” tambah Ida.
Hingga kini pandemi masih ada, membuat beberapa pelaku usaha berhenti untuk produksi dan omset menurun. Dengan adanya Prokus membuat para usaha bangkit lagi karena adanya modal usaha dari Kementerian Sosial.
“Bantuan Prokus ini sangat sekali membantu KPM, terlebih untuk usaha yang terhenti karena pandemi, jadi bisa memulai lagi,” kata Pipit, mentor Prokus yang mendampingi 30 KPM.
“Omset sebelum dapat bantuan 0 rupiah, setelah menerima Prokus, sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memulai kembali usahanya. Perhari bisa dapat untung, ” imbuh Pipit.
Tahun ini, Prokus menargetkan sebanyak 7.000 KPM dengan bantuan modal per KPM Rp 2 juta. Proses pemberdayaan ini tetap dilakukan sama dengan pemberian bantuan sosial insentif modal usaha, inkubasi dan mentoring bisnis dan pendampingan sosial.
Selain dari APBN, Prokus akan didukung oleh dana Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) kepada Penerima Manfaat non PKH dan dengan skema lebih fleksibel sesuai karakteristik dan kebutuhan PM.
Prokus akan diterapkan kepada pilar-pilar sosial, seperti Karang Taruna atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memiliki rintisan usaha dan berhasil.
“Ke depan, Prokus dapat dijadikan model praktik terbaik (best practice), dan bisa direplikasi di tempat lain, ” pungkas Edi.[ama]
