HUMANITIES

Tak Dirikan Fasilitas Rehabsos, Mensos: Fokus Pelayanan dan SDM

Indonesiaplus.id – Dampak penggunaan Napza dan HIV/AIDS di tengah-tengah masyarakat yang begitu luas, mengingatkan peran penting keluarga untuk membentengi dari pengaruh negatif dari luar.

“Kepada orangtua saya ingatkan agar menjaga pergaulan anak-anak, yang punya anak SMP mulai hati-hati. Jangan sampai salah bergaul. Lebih baik mencegah daripada menyesal terkena narkoba,” ujar Mensos Juliari P Batubara didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto di Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/02/2020).

Pada acara tersebut, Mensos meresmikan Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKP) NAPZA dan Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV (LRSODH) Pangurangi di Takalar, Sulawesi Selatan.

Dengan beroperasinya lembaga Nasional bersifat inklusi, yang menjadi penyangga Indonesia Bagian Timur dalam hal rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Peresmian ditandai dengan Penandatanganan Prasasti UPT Pangurangi di Takalar dari Menteri Sosial kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, sebagai simbol mulai beroperasinya lembaga ini. Dilanjutkan pengguntingan pita di gerbang masuk kedua loka.

Semua pihak, kata Mensos, harus serius mencegah dan memberantas peredaran ilegal Napza. Sebab, kondisi rumah tahanan memprihatin karena melebihi kapasitas, termasuk penghuninya adalah mereka yang bermasalah dengan Napza.

“Sebaiknya tidak semua mereka yang bermasalah dengan Napza dikenai hukuman dan ditahan. Bandar dan pengendar mungkin bisa. Tapi para pengguna hemat saya sebagai orang yang bukan ahli hukum, saya kira bisa menjalani rehabilitasi,” tandasnya.

Kemensos tidak lagi membangun fasilitas rehabilitasi sosial Napza semacam ini. “Kami berharap suatu ketika tidak ada lagi masyarakat yang bermasalah dengan Napza. Itu harapan saya,” ungkapnya.

Kebijakan Kemensos saat ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia penerima manfaat melalui program rehabilitasi sosial maupun penanganan fakir miskin. “Salah satu program rehabilitasi sosial saat ini adalah penanganan eks korban NAPZA dan orang dengan HIV,” katanya.

Loka Baru berdiri di atas lahan seluas 6,6 Hektar, LRSKP NAPZA dan LRSODH “Pangurangi” di Takalar hadir untuk memberikan layanan yang mengacu pada Program Rehabilitasi Sosial 5 Klaster New Platform (PROGRES 5.0 NP).

Menitikberatkan pada layanan rehabilitasi sosial yang bersifat holistik, sistematik dan terstandar untuk 5 klaster Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meliputi, korban penyalahgunaan NAPZA, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia serta Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Peresmian LRSKP NAPZA dan LRSODH “Pangurangi” di Takalar menjadi respon dari program “Darurat Narkoba” yang dicanangkan Presiden. Berdasarkan hasil survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) memperkirakan 2015 penyalahguna narkoba 4,1 juta atau 2,2% dari total penduduk.

“Takalar dipilih sebagai lokasi lembaga rehabilitasi sosial berdasarkan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa Pemerintahan Pusat memiliki kewenangan/kewajiban menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban Napza dan HIV,” tandas Edi.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close