HUMANITIES

Tak Ada Pengurangan Layanan, Justru Kemensos Pastikan Tetap Berkualitas

Selasa, 5 Maret 2019

Indonesiaplus.id – Amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pengelolaan layanan dasar penyandang disabilitas merupakan kewenangan daerah yang diselenggarakan melalui panti.

Juga, Permensos No. 18/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang ingin memastikan komitmen Kemensos bagi layanan penyandang disabilitas yang berkualitas.

Dengan ditindaklanjuti penataan berbagai komponen rehabilitasi sosial khususnya SDM pelaksananya termasuk  pekerja sosial yang bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas.

“Posisi Kemensos ingin memastikan tidak ada regulasi yang mengurangi kualitas atau malah menghambat pelayanan bagi penyandang disabilitas, ” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rachmat Koesnadi saat menerima 80 orang dari Himpunan Disabilitas Netra Indonesia di Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Memang tidak disebutkan durasi layanan dalam Permensos tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa layanan disabilitas tidak bisa terlalu lama, setidaknya dengan tiga argumentasi terkait batas waktu.

“Jelas, durasi layanan tidak disebutkan dalam permensos. Sehingga, layanan disabilitas tidak bisa terlalu lama . dengan beberapa alasa, ” katanya.

Pertama, konsep rehabilitasi sosial harus berbatas waktu dan tidak boleh terlalu lama. Karena akan menyebabkan ketergantungan dan beban anggaran negara. Kedua, pembatasan waktu dengan pertimbangan memperbanyak jumlah PM.

Ketiga, dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, layanan dasar dalam panti sosial merupakan tugas  pemerintah daerah provinsi, ” tandasnya.

Terkait dengan penanganan penyandang disabilitas adalah merupakan kerjasama pemerintah pusat dan daerah sekaligus kerjasama lintas sektor.

Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sosial dimana penerima manfaatnya sekaligus merupakan peserta didik sekolah formal tentunya akan berbagi peran dan kewenangan dengan sektor pendidikan.

Pada pasal 43 UU no. 8/2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan tentang kewajiban pemda terkait sektor pendidikan meliputi pemerintah dan pemda wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

Juga, ayat (3) penyelenggara pendidikan disebutkan yang tidak menyediakan akomodasi yang  layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif baik berupa. teguran tertulis,  penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan maupun pencabutan izin  penyelenggaraan pendidikan.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close