HUMANITIES

Pedoman Operasional ATENSI Perluas Jangkauan Layanan Bagi KP Napza

Indonesiaplus.id – Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, melakukan perluasan jangkauan dengan menyusun pedoman operasional pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Korban Penyalahgunaan Napza (KP Napza).

Pedoman ini akan menjadi acuan bagi Balai Rehabilitasi Sosial KP Napza untuk melaksanakan ATENSI, sehingga menjadi penting keterlibatan balai dalam penyusunan untuk menginternalisasi aksi-aksi nyata dalam pelaksanaannya.

“Pedoman operasional juga akan menjadi bahan dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas yang diagendakan di pertengahan September 2020, ” ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat di Bekasi, Jumat (4/9/2020).

Untuk mewujudkan amanah UU No. 35 tahun 2009 tentang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Kemensos melakukan rehabilitasi sosial untuk mewujudkan keberfungsian sosial KP Napza.

Dalam pedoman ini akan digambarkan situasi terkini KP Napza yang mengacu dari beberapa sumber sahih, salah satunya dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Mulai dari data KP Napza hingga jenis narkotika, psikotropika, zat adiktif yang biasa digunakan para jangkis (pecandu).

Didapatkan tren KP Napza bersumber dari BNN menunjukkan keluarga menjadi tempat terbaik dan sebagai upaya preventif dalam proses rehabilitasi sosial. Juga, KP Napza dilingkupi oleh lingkungan yang anggota masyarakatnya ada yang berjudi, peminum alkohol hingga pengedar narkoba.

Data KP Napza yang mendapat layanan rehabilitasi sosial dari Kemensos periode 2015-2019 sebanyak 82.952 jiwa dari total populasi KP Napza yaitu 3,6 Juta data BNN dan Puslitkes UI Tahun 2019. Dari jumlah ini menunjukkan bahwa perlu upaya efektif dari Negara untuk menjangkau lebih luas.

Maka, kondisi tersebut menjadi konklusi bahwa program ATENSI dibangun untuk menjangkau banyak KP Napza dengan cara melibatkan peran dari keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Institut Penerima Wajib Lapor (LKS/IPWL).

ATENSI merentang dari keluarga miskin hingga keluarga dengan ekonomi atas. Pasalnya, fokus Rehsos adalah layanan sosial, bukan bantuan sosial dan dengan KP Napza bukan hanya dari kalangan keluarga miskin, tetapi juga pada semua level ekonomi.

“Sesuai pendekatan siklus kehidupan dalam pedoman operasional juga perlu ditampilkan ATENSI yang bisa merentang dari usia dini sampai usia lanjut. Ini yang disebut dengan pendekatan siklus kehidupan atau (life cycle), ” kata Harry.

Untuk mewujudkan ATENSI kemitraan menjadi begitu penting, salah satunya dengan BNN. Kemitraan strategis ini menjadi Langkah yang perlu ditekuni ke depan, disa dalam bentuk kerja sama dalam memberi pelatihan peningkatan kapasitas bagi pegawai, LKS maupun IPWL.

Selain itu, rehabilitasi sosial KP Napza memiliki skema yg khas dalam mengatasi dampak negatif dari penyalahgunaan Napza, yaitu upaya demand reduction yang mengurangi permintaan akan Napza dan harm reduction yang mengurangi dampak buruk dari Napza.

Ke depan, perubahan paradigma layanan dari semula bersifat sektoral menjadi layanan terpadu akan diwujudkan dalam bentuk narcotic rehabilitation center, di mana Balai/Loka Rehabilitasi Sosial KP Napza berperan sebagai Sentra Layanan Sosial (SERASI).

Kegiatan penyusunan pedoman operasional ini digelar di Hotel Santika Mega City Bekasi dengan menghadirkan 30 peserta dari Direktorat Rehabilitasi Sosial KP Napza, Sekretariat Ditjen Rehsos, Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial, Balai Rehabilitasi Sosial KP Napza, serta Pekerja Sosial.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close