HUMANITIES

Mensos Dorong Pemda Alokasikan Dana Untuk Tanggulangi Bencana

Indonesiaplus.id – Sepanjang 2018 terjadi 2.572 bencana di Indonesia dan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebutkan ada 4.814 korban tewas dan 10,2 juta mengungsi.

“Ada 320 ribu unit rumah dan 1.999 fasilitas umum rusak. Kondisi ini membuktikan Indonesia sangat rawan terjadi bencana, ” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara saat kunjungan kerja di lapangan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Di tahun sama, kata Mensos, bencana yang menimbulkan banyak korban tewas seperti di NTB, peristiwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Tsunami di Lampung dan Banten yang dikenal sebagai Tsunami Selat Sunda.

“Tahun ini masih terjadi, seperti bencana banjir di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara, Gempa di Banten, Maluku, Maluku Utara dan banjir bandang di Papua. Belajar pada kondisi itu edukasi kebencanaan harus disampaikan secara massif pada masyarakat, ” ungkapanya.

Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dengan program Kampung Siaga Bencana (KSB) sejak 2010 dengan capaian lokasi pembentukan di 741 lokasi termasuk 17 lokasi berbasis Kawasan Siaga Bencana di 4 Provinsi yaitu Banten, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan tahapan Penyuluhan, Pelatihan dan Simulasi.

“Menyikapi bencana yang masif, luas dan bisa terjadi antarwilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi, maka diperluas cakupan wilayah menjadi Kawasan Siaga Bencana dan Tagana Masuk Sekolah, “katanya.

KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sejumlah daerah yang memiliki risiko bencana tinggi maupun daerah di sekitarnya.

Berperan sebagai daerah penyangga serta dikolaborasikan dengan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) sebagai edukasi bencana pada para siswa, guru dan orangtua di sekolah di lokasi rawan bencana.

Peningkatan kesiapsiagaan bencana berupa Kawasan siaga bencana dan Tagana masuk sekolah secara intensif dilakukan olehrelawan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Saat ini, ada 37.817 personil tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian Tagana Muda sebanyak 37.120 orang, Tagana Madya sebanyak 660 personil, serta Tagana Utama sebanyak 37 orang.

Tagana memiliki spesialisasi Layanan Dukungan Psikososial 7.190 personil, Manajemen Pengungsian 4.171 personil, Dapur umum sebanyak 3.782 personil dan Logistik sebanyak 2.313 personil. Jumlah ini terus meningkat seiring eksistensi Tagana setiap kali terjadi bencana alam.

Saat respon darurat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, Tagana berperan untuk membantu evakuasi, melakukan pendirian tenda darurat, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial.

Kemensos menghimbau agar pemda memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana.

“Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan mereka bisa melakukan berbagai tindakan darurat yang diperlukan jika terjadi bencana dan bisa mandiri dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, ” tandasnya.

Kemensos mendorong pemda membentuk hal serupa dengan menggunakan dana APBD dan Dana Desa setempat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembinaan dan dukungan kepada relawan Tagana dan tim KSB agar dilakukan secara terus menerus oleh pemda.

“Saya berpesan kiranya pemda Provinsi Jabar dan Jateng bisa memperluas cakupan kegiatan KSB di wilayah lain yang mempunyai potensi dan resiko gempa, tsunami dan bencana lainnya yang sama seperti di pesisir Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, serta Purworejo, ” katanya.

Pada kesempatan itu, Mensos menyerahkan bantuan logistik untuk Provinsi Jawa Barat Rp 1.081.753.272 dan Jawa Tengah Rp 1.227.240.212, sehingga total bantuan Rp 2.308.993.484.

Hadir di acara tersebut, Dirjen Linjamsos, Staf Ahli Mensos, Staf Khusus Mensos, Tenaga Ahli Mensos, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Direktur PSKBS, Kasubag Protokol, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen dan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat.

Juga, dari unsur Forkompinda Pangandaran, Pangdam dan Aster Kasdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Pangandaran, Kepala BBPPKS Bandung, Kepala Dinas Sosial Pangandaran, serta Poltekesos Bandung diwakili oleh Wakil Direktur 1 dan Kepala Sub Bagian Humas dan Kerjasama.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close