Indonesiaplus.id – Menteri Sosial Juliari P Batubara mendorong Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) agar merekrut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“KPM yang sudah graduasi merupakan calon nasabah paling aman. Pasalnya, sudah termonitor konduite, usaha dan datanya jelas,” ujar Mensos saat kunjungan kerja ke Labuhan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (23/12/2019).
KPM – Progam Keluarga Harapan (PKH), kata Mensos, berjumlah puluhan juta sehingga jika diambil sekian persen saja sudah sekian juta dan tidak perlu cari nasabah yang baru.
“Target penyaluran KUR 2019 cukup besar, Rp 190 triliun. Tidak mudah bagi perbankan menyalurkan kredit sebesar ini. Kami punya banyak KPM PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Jadi, mereka bisa langsung ditawari KUR,” ungkapnya.
Kunjungan kerja Mensos di Labuhan Bajo ke tiga titik lokasi, yaitu kegiatan Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di kantor Bupati Manggarai Barat. Juga, meninjau E-Warong milik Kornelis Dagut di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, serta berinteraksi dengan pedagang Pasar Batu Cermin, tidak jauh dari lokasi E-Warong.
Mensos mendorong Himbara bisa bekerja aktif mencari mantan KPM PKH sudah tergraduasi dan untuk menemukan KPM PKH tergraduasi tidak sulit, sebab sudah tersedia banyak jaringan. “Saat ini sudah ada koordinator regional, koordinator wilayah, juga ada namanya pendamping,” tandasnya.
Selain itu, Kemensos meminta pada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau walikota berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM PKH graduasi.
“KPM graduasi yang berdagang itu perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan,” ungkapnya.
Namun yang perlu diperhatian secara khusus adalah kualitas kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuhan Bajo.
“Di Manggarai Barat masih ada 18 persen dan jauh di atas rata-rata nasional yang 9,41 persen. Dengan berbagai program Kementerian Sosial diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” katanya.
Sebagai daerah super prioritas destinasi wisata, Mensos juga ingin kunjungan wisata meningkat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Perlu ditekankan mendapat dukungan semua pihak agar tercipta situasi nyaman dan aman bagi wisatawan, termasuk wisatawan asing.
“Saya titip sama Pak Kapolres agar keamanan dan ketertiban di lokasi wisata dijamin dengan baik. Kalau ada potensi rawan sesegera ditanggulangi. Juga, bapak-ibu harus ikut menjaga dan kalau ada turis tolong disambut dengan ramah dan baik ya,” pinta Mensos.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menyatakan tahun ini bantuan sosial yang disalurkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Desember 2019, total Rp 1.802.339.813.830.
“Jumlah bantuan terbesar ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Semakin besar bansos berarti semakin besar warga pra-sejahtera yang harus dibantu. Namun, di sisi lain ini juga merupakan bentuk perhatian dari Kementerian Sosial, dengan bantuan yang disalurkan,” ungkap Harry.
Pakt bantuan sosial mencakup PKH, BPNT, KUBE, RS-Rutilahu dan bansos Sarana Lingkungan. Sementara untuk Kabupaten Manggarai Barat, hingga Desember 2019, total Rp103.185.870.000.
Dengan berbagai bantuan yang diberikan, kemiskinan di Manggarai Barat bisa diatasi. Data BPS per Maret 2019, tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencapai 21,09 persen dan di Kabupaten Manggarai Barat per September 2018, tingkat kemiskinan 18,14 persen.
“Mudah-mudahan dengan berbagai bantuan tersebut tingkat kemiskinan bisa segera ditekan,” tandasnya.
Dirjen Linjamsos melaporkan kepada Mensos, bahwa KPM PKH sudah graduasi dan anak KPM PKH yang berprestasi. Untuk setiap anak KPM PKH yang berprestasi diberikan apresiasi berupa tabungan pelajar BRI Rp1 juta.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, para pejabat Eselon 2 terkait, pejabat struktural dan fungsional Kementerian Sosial, Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, serta unsur-unsur pemerintah daerah lainnya.[mor]
