HUMANITIES

KH Ma’ruf: Sudah Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Full Day School

Jumat, 11 Agustus 2017

Indonesiaplus.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekaligus Rais’Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin menyebut santri memilikli tugas lebih dari sekedar memperdalam ilmu agama dan menerapkan di dunia nyata. Tapi santri juga punya tugas ikut berperang di era perang kemerdekaan.

Pada era modern ini, santri berkewajiban juga termasuk menjaga negara dan santri berkewajiban menjaga negara dari kelompok-kelompok yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ada berbagai upaya yang ingin merusak tatanan yang ada, ingin mengganti tatanan sehingga bisa menimbulkan kegaduhan,” ujar Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan di acara peluncuran logo Hari Santri Nasional (HSN) di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Dia tidak menyebut identitas kelompok mana yang dimaksud. Tapi menyebut kelompok itu sebagai kelompok yang intoleran dan selalu menganggap salah orang-orang di berada di luar kelompoknya. Mereka adalah kelompok yang menganggap kafir orang-orang di luar kelompoknya.

“Membenarkan dirinya sendiri. Jangankan derajat non-muslim, sesama muslim saja (mereka) tidak bisa menerima, mereka selain dirinya sendiri, dianggap sesat,” katanya.

Saat ini pesantren, madrasah dan institusi lain tempat santri menimba ilmu, punya tanggungjawab untuk mendongkrak ekonomi. Pemerintah saat ini berusaha menuntaskan permasalahan ekonomi Indonesia, dengan membangun pusat-pusat perekonomian di pesantren dan madrasah.

“Masalah ekonomi umat sekarang ini sudah melemah, warung-warungnya juga pada roboh, karena itu harus dibantu,” tandasnya.

Sistem ekonomi yang diterapkan telah gagal menjawab permasalahan. Sistem yang ada telah menciptakan banyak konglomerat di Indonesia, namun sayang kekayaan dari taipan-taipan tersebut tidak mengalir deras ke masyarakat bawah. Alhasil jurang ketimpangan pun semakin lebar.

“Faktanya kekayaan itu tidak menetes ke bawah, yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah,” ucapnya.

Keberadaan madrasah terancam dengan kebijakan Full Day School (FDS). Melalui kebijakan yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan, siswa ke depannya akan sekolah hingga sore hari dalam lima hari kerja.

Kebijakan itu dianggap mengancam keberadaan madrasah, karena di kantong-kantong NU, siswa menempuh pendidikan di sekolah umum dari pagi hingga siang hari, dan dari siang hingga sore mereka menempuh pendidikan agama di pesantren. Dengan kebijakan FDS, siswa tidak bisa lagi ikut pesantren.

Permen itu tengah di bahas di Istana, untuk dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Dia sudah bertemu langsung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pendapatnya tentang kebijakan FDS.

“Saya sudah minta kepada Presiden, supaya jangan ada lagi disebut-sebut dalam peraturan, yang akan mengganti permen, dengan peraturan presiden. Di dalamnya jangan ada lagi bunyi Full Day School itu,” terangnya.[Mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close