HUMANITIES

Gandeng KPK, Mensos Paparkan Strategi Cegah Tindak Korupsi di Kemensos

Indonesiaplus.id – Inisiatif dan undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) disambut baik oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa semangat KPK sejalan dengan upaya keras Kemensos untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Terima kasih atas undangan ini dan Kami terus memperkuat berbagai upaya mencegah tindak pidana korupsi. Saat ini sudah menyusun strategi pencegahan korupsi kendati belum sempurna. Ke depan, akan terus berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan,” ujar Mensos usai mengikuti kegiatan executive briefing PAKU di Kantor KPK Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Kegiatan dihadiri jajaran Eselon I di lingkungan Kemensos yang merupakan bentuk penguatan antikorupsi oleh KPK kepada penyelenggara negara. Juga, merupakan kegiatan untuk pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi.

Upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, Mensos membuka diri untuk berbagai masukan dan kerja sama dengan penegak hukum, termasuk KPK. Mensos berharap, KPK bersedia memperkuat jajaran inspektorat di lingkungan Kemensos, dengan memberikan pelatihan baik pada aspek pemeriksaan maupun pelaporan. “Tentu saja saya membuka diri bila KPK bisa memberikan pelatihan kepada jajaran inspektorat. Untuk memperkuat pemeriksaan internal kami,” ungkap Mensos.

Selain itu, Kemensos sudah melaksanakan sejumlah langkah penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu langkah penting adalah dengan penerbitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan tertanggal 22 April 2020 tersebut diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Permensos No. 5 Tahun 2020 tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Pegawai ASN mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk
perlindungan dirinya maupun keluarganya dari ancaman dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi.

Juga, untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian Sosial; dan untuk membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi.

Perhatian serius pada penegakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial. Pertama, dengan melakukan perbaikan sistem dilakukan dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng- cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Aminduk) Kemendagri.

“Untuk perbaikan kualitas DTKS memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) hal itu sesuai amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data dilakukan oleh pemda,” tandas Mensos.

Pengawasan penyaluran bansos Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

Kedua, Mensos berkoordinasi dengan pemda agar di setiap desa/kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA. “Dengan dipampang ini untuk memastikan transparansi di lingkungan setempat dan masyarakat bisa memonitor langsung proses salur bansos,” terangnya.

Sedangkan, bagi masyarakat miskin yang merasa layak mendapatkan bantuan, namun belum dapat, maka Kemensos meluncurkan fitur “usul-sanggah” di situs CekBansos.go.id. “Masyarakat bisa mengusulkan namanya di fitur tersebut,” kata Mensos.

Namun yang tak kalah penting, Kemensos mendorong kemandirian masyarakat miskin agar lebih produktif dan sejahtera, termasuk bagi penyandang disabilitas. “Seperti di Asmat Papua, kami ajari mereka dengan pelatihan ternak ayam, bantuan perahu, dan usaha koperasi sembako yang dikelola bersama-sama. “Pada pekan lalu saya ke sana, dan melihat mulai menampakkan hasil,” katanya.

Bagi para penyandang disabilitas pada awalnya mereka meminta bantuan, tetapi diberikan bantuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, berupa kursi roda elektrik, motor roda tiga dan tongkat penuntun adaptif.

Kemensos bersikap tegas pada aspek pengadaan barang dan jasa (procurement). Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement .

Dengan upaya ini untuk mempersempit celah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemensos telah melaporkan terduga pelaku “M” yang mengaku bisa memperlancar pengadaan di Kemensos. Kemensos melalui Biro Hukum melayangkan laporan agar yang bersangkuran diungkap sepak terjangnya sehingga menepis berbagai spekulasi.

Upaya melaporkan kepada kepolisian sebagai upaya untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada Kementerian Sosial.[ama]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close