Selasa, 3 April 2018
Indonesiaplus.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI mengenalkan kembali film layar lebar yang sudah tergerus teknologi informasi, melalui sebuah karya film Susah Sinyal.
Kepala Bagian Tata Usaha Perfilman, Kemendikbud, Kholik Paton mengatakan, subtansi film susah sinyal bukan berarti susah sinyal. Namun, film ini dibuat di tempat yang tidak ada sinyal, sehingga diberi judul susah sinyal.
“Pesan penting film susah sinyal adalah soal pembangunan jiwa kebudayaan, yang bisa memberikan wahana pendidikan bagi masyarakat, seperti yang sedang ditonton para pelajar dan mahasiswa, ” ujar Kholik di Gelanggang Olah Raga (GOR) Susi Susanti Dadaha Kelurahan Nagarawangi, Kota Tasikmalaya, Kamis (29/3/2018).
Wakil Walikota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, menilai film susah sinyal sangat positif sehingga meminta pusat pengembangan perfilman Kemdikbud menjadikan sebagai sarana optimalisasi dan peran pendidikan dan kebudayaan di semua aspek kehidupan masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah pusat bisa menjadikan, perfilman sebagai autofisel dalam mempromosikan berbagai aspek wisata dan budaya kepada masyarakat luas. Terlebih, penayangan dan diskusi film Indonesia susah sinyal ini bertepatan dengan Hari film Nasional ke 68, ” katanya.
Tak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat khususnya yang menonton pemutaran film ini. Melainkan harus menjadi kebanggaan bagi semua pihak, sehingga tidak melupkan sejarah perfilman tempo doeloe.
Misalnya, di kota santri ini tempo doeloe terdapat empat bioskop, tapi sekarang tinggal satu yang tersisa, kondisi ini salah satu penyebabnya tergerus perubahan zaman dan derasnya teknologi
informasi.
“Ke depan, semoga film Indonesia bisa mendidik, terus berkembang, serta mampu menumbuhkan kembali karakter pendidikan anak-anak bangsa dan pembangunan perkotaan lebih kokoh, ” tandas Yusuf usai memberikan cendera mata kepada Anggota DPR RI.
Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, untuk keberlangsungan pemutaran film ke berbagai daerah termasuk di Kota Tasikmalaya jika terkendala anggaran akan menjadi perhatian DPR RI.
Namun, jika perkembangan perfilman di Kota Tasikmalaya mendapat persoalan dalam penganggaran, akan menjadi evaluasi melakukan penambahan anggaran untuk kebutuhan perfilman sehingga menjadi penyemangat semua para produser film.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang memiliki fungsi melakukan pengawasan. Terus mendorong keberlangsungan upaya tersebut. Terlebih, film ini membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya generasi bangsa, ” terangnya.[Mor/Wo]
