Rabu, 20 September 2017
Indonesiaplus.id – Rencana jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng (nobar) film terkait sejarah Gerakan 30 September 1965 dan Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) mendapat respon banyak pihak.
Salah satu pihak yang merespon dengan film G30S/PKI tersebut, yaitu datang dari Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemdikbud).
“Film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI dan dirilis pada 1984 sedang hangat di tengah masyarakat. Menurut Presiden bahwa film itu tak lagi relevan, sehingga perilu dibuatkan film versi baru yang lebih sesuai bagi generasi milenial, ” ujar Direktur Sejarah, Kemendikbud, Triana Wulandari di Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
Tentu saja, kata Triana, Kemendikbud siap melaksanakan arahan dari Presiden, yaitu dengan melakukan pemutakhiran sumber-sumber sejarah dari film tersebut, ” katanya.
Kendati demikian, film G30S/PKI saat ini tidak sepenuhnya salah. Namun dalam sejarah kerap ditemukan sumber atau pendapat baru yang juga harus dipertimbangkan. “Artinya, film yang saat ini diputar itu belum utuh,” katanya.
Untuk pembuatan film sejarah diperlukan sebagai informasi dan sarana belajar bagi masyarakat yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Juga, film itu harus diperbaharui sesuai temuan baru agar tidak terfokus dari sudut pandang Orde Baru saja.
“Memang ada rencana pembuatan film sesuai dengan arahan Presiden dengan memasukkan sumber-sumber yang lebih banyak, termasuk sejarawan,” tambahnya.
Terutama untuk pembuatan film versi baru terkait dengan G30S/PKI, sudah seharusnya bermuatan pada penguatan karakter dan identitas bangsa. Juga, tidak memperpanjang pro-kontra atau dendam sejarah di kalangan anak bangsa.
“Saat ini, masih dalam tahap rencana. Kalau jadi, filmnya harus lebih ke arah semangat, rekonsiliatif, perdamaian, serta persatuan di antara sesama anak bangsa,” tandasnya.[Mor]
