Indonesiaplus.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta oleh Presiden Joko Widodo mengawal proses penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Sebab, nilai bansos yang disalurkan pemerintah sangat besar.
“Pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar. Sangat besar dan jenisnya juga beragam,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Tahunan PPATK secara virtual, Kamis (14/1/2021).
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” katanya.
PPATK agar membantu berbagai program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan canggih. Selain itu, PPATK diminta ikut mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
“Juga, PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih,” katanya.
Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus diantisipasi. Sehingga, Presiden menekankan pentingnya langkah mencegah kondisi yang dapat menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian serta keuangan.
“Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” kaktanya.
Pemerintah mulai menyalurkan bansos kepada penerima manfaat mulai 4 Januari 2021. Mulai dari bansos tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Penerima bansos sembako 2021 ada 18,8 juta penerima dengan nilai bantuan masing-masing Rp 200.000. Bantuan diberikan mulai Januari sampai Desember 2021. Sedangkan, bagi warga Jabodetabek, bansos sembako diganti dengan tunai.
Untuk penerima bansos tunai 2021 sebanyak 10 juta termasuk di Jabodetabek, senilai Rp 300 ribu bagi yang menerima. Bansos tunai diberikan selama empat bulan, mulai Januari-April 2021.[ama]
