GLOBAL

Menlu AS: Militer Myanmar Bertanggung Jawab Atas Krisis Rohingya

Kamis, 19 Oktober 2017

Indonesiaplus.id – Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menegaskan bahwa militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Militer Myanmar diminta bertindak disiplin dan menahan diri dalam menangani situasi konflik di Rakhine, tempat tinggal etnis minoritas muslim Rohingya. 

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (19/10/2017), Rex Tillerson saat berbicara dalam forum think tank Pusat Kajian Strategis dan Internasional Washington. Data terbaru menyebut 582 ribu pengungsi Rohingya kabur ke Bangladesh sejak 25 Agustus saat konflik kembali pecah di Rakhine.

Banyak pengungsi melaporkan praktik kekerasan yang didalangi militer Myanmar, namun tudingan semacam ini selalu dibantah.

“Kami sangat prihatin atas apa yang terjadi dengan Rohingya di Burma. Saya telah berkomunikasi dengan Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintahan sipil, seperti Anda ketahui ini adalah pemerintahan dengan berbagi kekuasaan,” ujar Tillerson merujuk pada Myanmar dengan sebutan Burma.

Sehingga, dunia tidak bisa diam saja dan hanya menjadi saksi atas kekejaman yang dilaporkan terjadi di area tersebut. “Kami sungguh-sungguh menyatakan kepemimpinan militer bertanggung jawab atas apa yang terjadi,” tandasnya.

43 anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan kembali larangan perjalanan terhadap para pemimpin militer Myanmar dan mempersiapkan sanksi terarah bagi mereka yang bertanggung jawab atas krisis Rohingya.

Surat permintaan dari anggota parlemen Partai Republik dan Demokrat AS itu disampaikan ke Menlu Tillerson. Isinya menyebut otoritas Myanmar menyangkal fakta yang terjadi dan menyerukan pemerintah AS mengambil langkah-langkah terhadap pihak yang melakukan pelanggaran HAM di sana.

Menurut Tillerson, AS memahami Myanmar tengah menghadapi persoalan militansi di Rakhine. Tapi pihaknya memperingatkan agar militer tetap bertindak secara disiplin dan menahan diri dalam menangani persoalan ini.

AS meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine dibuka agar dunia bisa melihat ‘gambaran lengkap atas apa yang sedang terjadi’. “Jika laporan-laporan ini benar, seseorang harus diadili. Dan itu tergantung pada kepemimpinan militer Burma untuk memutuskan, ‘Ke arah mana mereka ingin berperan dalam masa depan Burma?’ Ini menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintahan dengan berbagi kekuasaan ini,” tandasnya.[Fat]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close