GLOBAL

Di Forum UNPSF 2019, Mensos Paparkan Inovasi Layanan Rehsos

Jumat, 5 Juli 2019

Indonesiaplus.id – Inovasi Kementerian Sosial terkait pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) mendapatkan apresiasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kementerian Sosial mendapat kehormatan berada di forum pelayanan publik PBB atas kontribusi dalam menciptakan inovasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya SDGs,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Forum Pelayanan Publik PBB atau UNPSF 2019 digelar di Heydar Alivey Center, Baku, Azerbaijan, 24-26 Juni 2019 untuk memaparkan inovasi dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial. Menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga dari berbagai negara yang dinilai berhasil dalam melakukan inovasi pelayanan publik.

Acara digelar atas kerjasama PBB dengan Badan Negara untuk Layanan Warga dan Inovasi Sosial Azerbaijan (Layanan ASAN) ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta senior dari 192 negara di seluruh dunia.

Hadir dalam acara ini di antaranya Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Anggota Dewan Nasional Azerbaijan Mihrivan Aliveya, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Liu Zhenmin.

Adapun tema yang diangkat dalam UNPSF adalah “Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penyampaian Layanan yang Efektif, Transformasi Inovatif, dan Lembaga yang Bertanggung Jawab”.

Kehadiran Delegasi Kementerian Sosial di forum internasional ini, karena dinilai telah mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif, efektif, dan inovatif sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan SDG’s yang tercermin 3 layanan.

Pertama, inovasi yang mendapat pengakuan dari UNPSF yakni Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penyaluran bansos secara non tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terpadu dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kedua, inovasi Program Rehabilitasi Sosial 5.0 New Platform (Progres 5.0 NP) dimana layanan rehabilitasi sosial terfokus 5 klaster yakni anak, lansia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, dan tuna sosial.

“Melalui program ini, proses intervensi dan terapi kepada penerima manfaat dilakukan secara holistik, sistematik, dan terstandar untuk mengembangkan fungsi sosial mereka sehigga dapat kembali ke masyarakat,” katanya.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Lewat program KUBE, masyarakat diajarkan untuk lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui pemberian bantuan modal usaha.

Mensos memimpin Delegasi Kemensos yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Prof. M. Jusuf Hamka, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Tantyo Adji S, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, dan Kepala Balai BRSPDI Kartini, Temanggung, Murhardjani.

Mensos juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Azerbaijan. Keduanya bertukar pengalaman tentang bagaimana penanganan dan pelayanan kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan.

“Saat ini, Azerbaijan berpenduduk 10 juta dengan angka kemiskinan 3 persen dan pengangguran 5 persen. Negara ini kaya akan minyak. Pelayanan penanggulangan kemiskinan relatif managable. Mereka banyak memiliki program perlindungan sosial seperti jaminan perumahan dan pemberian bantuan-bantuan alat untuk penyandang disabilitas. Kita sama-sama saling belajar mengenai upaya perlindungan sosial ini,” ungkap Mensos.

Kementerian Sosial mendapat kesempatan memaparkan tentang inovasi pelayanan yang telah dilakukan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

Balai ini telah berhasil dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui penjangkauan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

“Jadi, kalau dulu penyandang disabilitas harus ke balai, tapi saat ini kami melakukan jemput bola menjangkau mereka. Mereka juga tidak diharuskan tinggal di balai, namun tetap berada di lingkungan tempat tinggal semula,” ujar Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto.

BBRSPDI Kartini pun meraih penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan diberikan atas Pelayanan Penjangkauan (Outreaching) Melayani Penyandang Disabilitas di lingkungan masyarakat.[fat]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close