Kamis, 2 Februari 2017
Indonesiaplus.id – Rencana kebijakan pajak progresif untuk tanah nganggur atau idle akan segara dibahas secara detail.
“Kami segera membahas dengan Menkeu soal teknisnya, tapi yang penting jangan sampai tanah jadi bahan spekulasi,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif untuk tanah nganggur, yang diharapkan ketentuan tersebut menjadikan tanah bisa lebih dimanfaatkan untuk kepentingan produktif, bukan didiamkan.
Pemerintah masih mencari celah aturan apakah ketentuan itu masuk ke Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Bumi Bangunan (PBB). “Hingga saat ini, banyak sekali orang yang spekulasi tanah, akibatnya harga tanah naik luar biasa makin banyak orang enggak bisa beli tanah, makin susah kita dapatkan rumah rakyat,” tandasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pajak progresif untuk tanah menganggur atau idle. “Menurut saya harus hati-hati,” kata Haryadi.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan secara rinci apa tujuan dari rencana kebijakan pajak progresif tanah menganggur. Termasuk definisi tanah nganggur itu sendiri.
Juga, pemerintah harus melihat lebih dulu status tanah nganggur yang akan dikenakan pajak progresif. Memang, ada tanah nganggur yang merupakan land bank perusahan properti untuk kepentingan perumahan.
“Jika saja tanah itu memang land bank developer, sedang menunggu proses perizinan, konstruksinya, yang namanya land bank itu pasti dibangun bukan dianggurkan karena sudah ada rencananya, tentu seperti itu tidak bisa dikenakan ,” ujarnya.
Sedangkan, ada pula tanah nganggur yang tidak sepenuhnya salah pemilik lahan. Misalnya, tanah menganggur karena menunggu rampungnya tata ruang daerah sehingga belum dibangun. “Karena kalau itu diberikan progresif secara tidak terukur maka di lapangan nanti kan repot. Investor jadi malas investasi nanti,” tandasnya.[Sal]
