Kamis, 8 Desember 2016
Indonesiaplus.id – Keputusan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) membeli bus Transjakarta asal Tiongkok dinilai banyak kalangan Gubernur nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok tidak konsisten.
Padahal, sebelumya ia berkali-kali menyatakan secara tegas tidak akan membeli bus produksi Negeri Panda.
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyesalkan sikap tidak konsisten Ahok tersebut. Bus asal Tiongkok sudah terbukti memiliki kualitas yang sangat buruk. “Sungguh mengecewakan sikap Ahok yang mendukung pembelian kembali bus Transjakarta buatan China yang terbukti mudah rusak, berkarat dan terbakar,” ujar Sugianto di Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Pemprov DKI Jakarta dapat digugat jika tetap ngotot mengoperasikan bus asal Tiongkok. Pemerintah sama saja dengan sengaja membuat keselamatan masyarakat pengguna angkutan terancam.
“Sudah tahu kondisinya seperti itu, jadi jangan sampai menunggu jatuh korban. Harus dicegah sekarang, dengan membatalkan pembelian bus-bus tersebut,” tandasnya.
Ahok sendiri dengan lihai berkelit mengenai pembelian bus tersebut. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa lantaran bus-bus tersebut dipesan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
Tapi dia berjanji akan mengambil tindakan tegas jika bus-bus Tiongkok tersebut terbukti bermasalah. “Begitu satu rusak kebakar, kami akan stop semua,” katanya.
Baru-baru ini, puluhan bus buatan Tiongkok pesanan PPD dilaporkan tiba di Jakarta. Hal yang kemudian menjadi masalah adalah keberadaan bus-bus yang sudah dipesan sejak 2013 itu tidak sesuai dengan keinginan Ahok.
Dalam beberapa kesempatan, Ahok kerap menyatakan layanan transjakarta tidak boleh lagi menggunakan bus buatan Tiongkok. Penyebabnya karena faktor keselamatan.
Menurut Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono, bus – bus yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dipesan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Lelang pengadaan unit bus transjakarta itu dilakukan tahun 2013.
“Ini busnya adalah bus yang dibeli Perum PPD untuk memenuhi kontrak tahun 2013. Jadi tidak ada hubungan dengan pengadaan bus tahun 2013,” akunya.
Perum PPD, mengikuti lelang resmi secara mandiri. Lelang pengadaan unit bus transjakarta itu tidak dilakukan bersama PT Transjakarta. Dia mengaku akan mempelajari secara hukum sebelum memutuskan pengoperasian 59 unit bus transjakarta itu.
“Karena yang saya tahu, masih ada satu kontrak PPD yang masih hidup, jadi artinya kalau dia mau adakan (bus) lagi, masih bisa. Tapi konsekuensinya mereka (Perum PPD) harus bayar denda atau ganti sesuatu, ya kita lihat saja,” pungkasnya.[Mor]
