Selasa, 23 Mei 2017
Indonesiaplus.id – Saat ini diperlukan sistem ekonomi yang bisa digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yaitu ekonomi berlandaskan Pancasila.
“Persoalan bangsa yang karut marut terutama terkait ekonomi. Maka, solusinya harus kembali kepada jati diri dengan mengembalikan sistem ekonomi yang dilandasi ideologi Pancasila, ” ujar Ketua Umum Akumindo, M Ikhsan Ingratubun di Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Pasalnya, kata Ikhsan, founding father kita Bung Karno pada awal kemerdekaan Indonesia sudah mengamanatkan tentang konsep yang kemudian hari dikenal dengan Trisakti.
“Bangsa yang merdeka dan berdaulat mutlak memiliki tiga hal, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan. Itulah Trisakti Bung Karno, ” katanya.
Salah satu sektor ekonomi yang bertahan saat terjadi badai ekonomi pada 1998 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemampuan usaha mikro bertahan, bukan karena modal melainkan sistem berdikari dengan ideologi Pancasila.
“Melihat realitas tersebut, sebagai anak bangsa merasa terpanggil dan tidak sibuk diskusi dan berwacana tapi langsung bergerak dan bertekad ‘mewakafkan’ diri untuk membina, memberikan pelayanan dan sertifikasi bagi UMKM yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), ” tandasnya.
Mengembangkan UMKM tidak sekedar menggerakan ekonomi masyarakat, melainkan salah satu wujud bela negara di bidang ekonomi. Sebab, kesejahteraan merupakan sabuk pengaman kedaulatan bangsa di tengah persaingan bangsa -bangsa di dunia yang semakin ketat.
“Melalui Akumindo, semua agama, suku, ras dan antargolongan bisa rukun berdampingan dengan saling hormat-menghormati dan satu tekad, yaitu menggapai kemajuan dan kesejahteraan bersama, sehingga bisa disebut sebagai wujud kebhinekaan dalam bidang ekonomi, ” ucapnya.
Selain diberikan pembinaan, pelatihan, akses pemasaran dan pengembangan, para usahawan mikro juga disupport modal dan setelah berkembang didorong mendirikan koperasi yang disesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, seperti nelayan dan petani.
“Kami berikan modal awal untuk mensupport usaha mereka. Jadi, sama sekali tidak menggunakan sistem perbankan melainkan benar-benar berlandaskan kemitraaan yang saling menguntungkan dan semangat kekaryaan dan kegotongroyongan sebagai budaya bangsa, ” katanya.
Tidak menggunakan sistem perbankan dan dana bersumber dari para pemerhati usaha mikro. Ternyata disambut sangat antusias oleh masyarakat, salah satunya di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini sudah tumbuh dan berkembang 100 ribu usaha mikro.
“Luar biasa antusiasme masyarakat menyambut usaha mikro yang dikembangkan Akumindo. Untuk mensupport keuangan mikro telah didirikan Koperasi Pundi Mataram di Pati dan pertama di Indonesia yang akan terus dikembangkan, ” terangnya.
Ke depan, diperlukan suatu lembaga setingkat dengan kementerian negara yang fokus dengan UMKM. Sebab, kementerian yang ada saat ini lebih fokus dengan koperasi daripada mengurus usaha mikro.
“Tidak berlebihan jika ke depan, diperlukan suatu lembaga atau setingkat kementerian negara yang fokus mengurusi dan mengkoordinir usaha miko di seluruh Indonesia, sebagai implementasi dari idealogi ekonomi berdasarkan Pancasila, ” katanya.[Ham]
