Indonesiaplus.id – Krisis keuangan tengah melanda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jika negara-negara anggota tidak melunasi iuran, maka bulan depan tidak ada anggaran untuk menggaji para staf.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan di depan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang kemarin, seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (9/10/2019).
Jika dirinya tidak memotong pengeluaran sejak Januari lalu, maka maka PBB tidak akan memiliki likuiditas untuk mendukung pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu.
“Jadi, bulan ini kita akan mencapai defisit terdalam selama satu dekade. Memasuki bulan November tidak cukup lagi anggaran untuk membayar gaji,” ujar Guterres.
Kondisi keuangan PBB saat itu membuat upaya reformasi di badan dunia tersebut dalam bahaya. Pasukan penjaga perdamaian PBB menghadapi krisis anggaran akibat banyak negara tidak membayar iurannya.
Hingga kini, Amerika Serikat (AS) merpakan kontributor terbesar dan bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran reguler PBB sebesar lebih dari US$3,3 miliar untuk tahun 2019.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar pekerjaan termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi, sosial serta komunikasi.
Namun, Washington berhutang sekitar US$381 juta untuk anggaran reguler sebelumnya dan US$674juta untuk anggaran reguler 2019.
Delegasi AS di PBB mengonfirmasi angka-angka itu. Akan tetapi, delegasi tersebut tidak menanggapi permintaan komentar soal kapan iuran itu akan dibayar.
Selain itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memikul beban tidak adil dari biaya PBB dan telah mendorong reformasi badan dunia tersebut. Guterres berupaya meningkatkan operasi PBB dengan memangkas biaya.[fat]
