POLITICS

Rencana Pajak Pendidikan, Ketum Muhammadiyah: Jangan Buat RI Makin Kapitalis

Indonesiaplus.id – Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan dikritik oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bahwa saat ini beban pendidikan Indonesia sangat tinggi dan berat. Terlebih di era pandemi Covid-19.

“Sebenarnya mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Haedar di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan. Bahkan, belum ada pemerataan pendidikan oleh pemerintah, serta pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.

“Pada tingkat ASEAN masih kalah dan berada di bawah tapi kini ditambah beban PPN sangat berat. Di mana letak moral pertanggungajawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan tersebut?,” tanya Haedar.

Konsep pajak progresif, apalagi di bidang pendidikan, secara ideologis menganut paham liberalisme absolut. Perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong-royong dan kebersamaan.

“Saat ini, apakah akan dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia? Masalah ini agar direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan,” tandas Haedar.

Para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini semestinya menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Haedar meminta agar tidak membuat semakin menganut liberalisme dan kapitalisme.

“Jadi, jangan bawa negara menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme bertentangan konstitusi, Pancasila, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” pungkas Haedar.[had]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close