Selasa, 5 Maret 2019
Indonesiaplus.id – Selama ini, terkait reformasi kedudukan TNI dan Polri terjadi ketidakseimbangan.
UU Nomor 2/2002 tentang Polri, institusi Polri ditempatkan langsung di bawah presiden, sementara TNI terkesan di bawah koordinasi kementerian pertahanan.
“Pada konteks reformasi, ini ada ketidakseimbangan. Tapi TNI jalani itu dengan legawa. Tidak protes, ribut, apalagi berontak. Saya tertarik ide Pak Prabowo (calon presiden Prabowo Subianto) untuk seimbangkan dua aktor keamanan ini,” ujar Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Tema diskusi ‘Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?’ Hadir sebagai narasumber mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, politikus PAN Eggi Sudjana dan pengamat politik Ubedilah Badrun.
Menurut inisiator ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini, ketika TNI ditempatkan di bawah koordinasi
Kemenhan, mestinya Polri berada di bawah salah satu kementerian teknis juga. “Apa pilihannya? Itu nanti. Tapi ide ini sudah semestinya,” tandasnya.
Baru di era kepemimpinan Joko Widodo, presiden mengumumkan secara terbuka akan ada promosi 60 jabatan untuk perwira tinggi TNI.
“Bisa dipastikan Pak Harto saja tidak pernah melakukan itu. Karena itu diserahkan langsung kepada Panglima TNI. Tapi seorang presiden sampaikan ke publik akan ada promosi, sehingga akan ada kenaikan dari Kolonel ke Brigjen, Brigjen ke Mayjen. Sebagai pesan politik ini menarik dianalisis,” tandasnya.
Selain itu, Mahfudz menilai ide menempatkan perwira tinggi maupun perwira menengah TNI pada jabatan-jabatan struktural sipil perlu dikritisi bersama.
“Kalau hari ini ada pihak, mau dia kepala negara, panglima, akademisi, anggota DPR, kalau dia punya pikiran menarik TNI masuk ke wiayah sipil, bukan saja dia mengkhianati reformasi, tapi bekerja secara sistematis menghancurkan institusi TNI. Saya yakin teman-teman di TNI tidak happy dikasih jabatan sipil. Itu bukan dunia mereka,” pungkasnya.[mus]
