POLITICS

Dana Saksi Pemilu 2019, Komisi II DPR Ajukan Rp 3,9 Triliun

Kamis, 18 Oktober 2018

Indonesiaplus.id – Besaran dana saksi yang diajukan Komisi II DPR dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Pengajuan dana tersebut masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.

“Kalau saya lihat itu pengajuannya Rp 3,9 triliun. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kita lihat lagi dalam rapat kerja situasinya seperti apa,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Azis Syamsudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Azis sadar bahwa usulan pembiayaan dana saksi Pemilu dari APBN tersebut mendapat banyak kritikan. Lagi pula, usulan pembiayaan dana saksi itu juga di luar dari yang diatur UU Pemilu.

“Kita lagi meminta pandangan-pandangan fraksi secara informal kita terima pandangan-pandangan fraksi untuk dimasukkan ke dalam RUU APBN 2019 ini untuk menjadi topik pembahasan dan meminta pembahasan ini diakomodir dan disetujui dalam anggaran,” katanya.

Selain itu, akan memperjuangkan usulan dana saksi partai politik untuk Pemilu 2019 agar dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sebab, kebutuhan saksi penting bagi partai politik di Pemilu 2019.

“Kita lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana saksi bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Azis mengakui Kementerian Keuangan telah menegaskan dana saksi Pemilu tidak termasuk yang dianggarkan Pemerintah di APBN 2019.

Hal ini karena pembiayaan dana saksi tidak diatur dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ya pemerintah berargurmen seperti itu. Sehingga posisi pemerintah berkeberatan,” ucapnya.[mus]

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close