NATIONAL

Simpatisan Terorisme dan ISIS Tidak Ditangani Kemensos

Jumat, 21 Juni 2019

Indonesiaplus.id – Penanganan terorisme dan simpatisannya seperti ISIS bukan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami tidak memiliki tugas dan fungsi penanganan bagi kaum radikal, seperti para simpatisan teroris maupun ISIS, ” ujar Sonny W Manalu, Kepala Biro Humas Kemensos di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kemensos menangani 27 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Simpatisan terorisme maupun ISIS tidak termasuk di dalamnya, sehingga secara kelembagaan Kemensos tidak diamanatkan melaksanakan penanganan.

Keterlibatan Kemensos, kata Sonny, terhadap penanganan simpatisan terorisme dan ISIS sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari luar negeri semata atas dasar kemanusiaan.

“Para simpatisan terorisme maupun ISIS sambil menunggu dipulangan ke daerah asal masing-masing, untuk sementara waktu ditampung di Rumah Perlindungan Sosial, ” katanya.

Sedangkan tanggung jawab dan pembiayaan pemulangan mereka baik dari luar negeri maupun pemulangan ke daerah asal, menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jadi, mereka yang ditampung di Rumah Perlindungan Sosial milik Kemensos adalah anak-anak dan wanita selama dua pekan hingga satu bulan, tergantung kondisi dan keadaan mereka, ” tandasnya.

Di penampungan, Kemensos memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial dasar kepada simpatisan terorisme dan ISIS agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara baik dan membaur dengan masyarakat saat kembali ke daerah asalnya.

Program deradikalisasi merupakan program yang diinisiasi BNPT bagi kelompok radikal untuk mengembalikan mereka ke ideologi kebangsaan, yakni Pancasila dan UUD 1945 beserta Bhinneka Tunggal Ika.

Sejak 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemensos melakukan rehabilitasi sosial bagi eks-narapidana teroris usai menjalani masa tahanan.

“Adapun dasar Kemensos melibatkan diri untuk menangani eks-narapidana teroris dikarenakan mereka termasuk dari jenis PMKS sebagai Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), ” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemensos hingga kini telah berhasil menangani 100 orang BWBP yang meliputi 45 eks napiter di DKI Jakarta dan Jawa Barat, 35 eksnapiter di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, serta 18 eks napiter di Lamongan, Jawa Timur,” pungkasnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close