Kamis, 20 Desember 2018
Indonesiaplus.id – Munculnya pemberitaan terhadap aksi kekerasan yang dialami masyarakat Uighur di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat,mendapat perhatian dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pernyataan sikap tertulis bernomor: 526/ER/1.0/1/2018 yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Abdul Mu’ti, PP Muhammadiyah memberikan tujuh poin menyikapi kekerasan yang dialami masyarakat etnis Uighur.
“Dengan banyaknya pemberitaan media massa nasional dan internasional tentang kekerasan yang dialami masyarakat Uighur, di Provinsi Xinjiang, PP Muhammadiyah menyampakan pernyataan sikap,” tulis rilis, Selasa (18/12/2018).
Adapun ketujuh poin tersebut :
1. Jika kekerasan yang diberitakan oleh media massa dan lembaga-lembaga hak azasi manusia dan kemanusiaan
internasional benar adanya, maka Pemerintah Tiongkok tengah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apapun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak
berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang
elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.
2. Mengimbau kepada Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.
3. Mendesak kepada PBB dan OKI utuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional. PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun.
4. Agar pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebeas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakan hak asasi menusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikedadilan.
5. Agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakay Indonesia, khususnya masyarakat Islam, melalui ormas-ormas Islam. Sikap diam pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad laimanya terbina baik.
6. Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur.
7. Mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia.[sap]
