NATIONAL

Menko Polhukam: Kasus Brigadir J Bukan Kriminal Biasa

Indonesiaplus.id – Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dinilai bukan kasus kriminal biasa, sehingga semua pihak diminta bersabar.

“Jadi, saya katakan, maaf ini tidak sama dengan kriminal biasa dan harus bersabar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Kasus tewasnya Brigadir J memiliki dua aspek psikologis, sehingga penanganan tidak semudah kasus kriminal biasa.

“Ada psiko hierarkis, ada psiko politis-nya, jadi kalau seperti itu secara teknis penyidikan sebenarnya katanya gampang. Apa namanya, bahkan para purnawirawan dulu kalau kayak gitu gampang pak, itu kan tempatnya jelas ini kita sudah tahu lah, tapi saya katakan, oke jangan berpendapat dulu, biar Polri memroses. Bahwa itu mah gampang tingkat Polsek aja bisa, tetapi ini ada tadi psiko hirarkis dan psiko politis dan macam-macam,” katanya.

Mafud mengapresiasi langkah Polri karena kasus itu sudah mengalami kemajuan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merespons ketidakpuasan publik terhadap kasus tersebut.

“Rakyat tidak puas lagi, ‘Pak, itu harus dinonaktifkan. Kalau dia masih aktif di situ, nanti penyelidikannya bisa ndak objektif, bisa terpengaruh’. Oke dinonaktifkan Sambo, pokoknya ada tiga lah (perwira dinonaktifkan). Kan sudah responsif Kapolri,” tandasnya.

Selain itu, Kapolri telah memenuhi permintaan agar jenazah Brigadir J diautopsi ulang. Autopsi ulang itu melibatkan pihak lain di luar kepolisian. Karenanya, Mahfud menilai kinerja Kapolri sudah baik dalam kasus kematian Brigadir J. “Apa kurang bagus? Kan sudah bagus tuh,” ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Pihaknya telah memegang catatan dari berbagai pihak seperti intelijen, Kompolnas, purnawirawan polisi hingga Komnas HAM terkait kasus Brigadir J.

“Saya punya catatan lengkap, dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus di BNPT,” katanya.

Usai bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat menegaskan tidak ikut campur dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung oleh kepolisian. Dia mengatakan posisinya kini sebagai pembantu dari

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya mengawal dari sisi pelaksanaan kebijakan negara semata.

“Arahan Presiden sudah cukup, sudah benar untuk dibuka. Untuk penyidikan, Menko Polhukam tak masuk ke pro-yustisia. Tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut pelaksanaan kebijakan negara,” tandasnya.[yus]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close