NATIONAL

Masih Terbuka, Baru 22 Orang Pendaftar Seleksi Capim KPK

Senin, 24 Juni 2019

Indonesiaplus.id – Sebanyak 22 berkas pendaftar telah diterima oleh panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK). Latar belakang beragam dari para pendaftar tersebut.

“Saat ini setahu saya masih 22 orang, tapi detailnya kurang tahu,” ujar anggota Pansel Capim KPK Hendardi, Jakarta, Ahad (23/6/2019).

Pansel, kata Hendardi, masih menerima berkas pendaftaran pimpinan lembaga antirasuah hingga 4 Juli 2019 mendatang. “Jadi nanti di hari terakhir akan banyak yang daftar,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute itu.

Dalam pencarian capim KPK periode 2019-2023, Pansel harus fokus terhadap calon yang betul-betul paham terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mengingat hal itu menjadi kekurangan KPK pada periode ini.

Merujuk pada fakta dan data dari penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW). Disebutkan hanya 15 kasus yang dikenakan pasal TPPU dari 300 kasus yang sebetulnya bisa dikenakan TPPU.

Misalnya dalam kasus e-KTP yang menurut dia seharusnya dapat diusut juga menggunakan pasal TPPU karena dugaan korupsi itu dilakukan pada 2009.

“Berarti uang hasil korupsi sudah ke mana-mana. Dalam dakwaan dua orang yang pertama ada loh daftar penerimanya. Itu harusnya kena TPPU dan KPK sejak awal seharusnya memang sudah menerapkan pasal TPPU,” ungkap Hendardi.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai bahwa rekam jejak calon pimpinan KPK harus menjadi catatan serius. Sehingga Pansel diminta melakukan seleksi ketat tanpa kompromi.

“Saya kira salah satu catatan serius yang rasanya harus dipertimbangkan matang-matang oleh Pansel dalam menjaring calon pimpinan KPK,” tandas Kurnia.

Belakangan justru masif isu terkait syarat dan prasyarat menjadi capim KPK seolah hanya boleh dari seseorang yang berlatar belakang aparat penegak hukum. Padahal, isu tersebut tidak benar adanya.

“Sama sekali tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu,” katanya.

Berdasarkan peraturan KPK bahwa calon pimpinan KPK tidak boleh berasal dari instansi mana pun. Artinya, calon harus mundur jika ingin mendaftar sebagai pimpinan KPK.

“Penting sekali ini mengingat Pasal 3 UU KPK secara jelas menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” pungkasnya.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close