NATIONAL

Gelar Diskusi, KPK dan Sejumlah Kementerian/Lembaga Bahas Penyelematan Aset KAI

Senin, 18 Desember 2017

Indonesiaplus.id – Sejumlah kementerian dan lembaga menggelar forum diskusi yang membahas mengenai penyelamatan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, bahwa kementerian dan instansi terlibat dalam diskusi dengan KPK itu, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan KAI.

“Materi yang dibahas terkait ruang milik jalan (rumija) sekitar 6 meter sepanjang rel di seluruh Indonesia. Rumija yang telah teridentifikasi, sekitar 5.500 hektar di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp 14 triliun, ” ujar Febri Diansyah, Senin (18/12/2017)

Masih ada problem, kata Febri, dalam pencatatan ganda antara KAI dan Kemenhub. Hal tersebut diduga terjadi sejak 2007. Misalnya, ada pihak swasta yang menggunakan ruang di pinggir rel kereta api seperti kabel, pipa atau yang lain.

Lalu, ada kendala dalam pembayaran karena adanya perbedaan pandangan tentang pencatatan aset tersebut, apakah aset KAI atau Kemenhub. “Karena keduanya mencatat sebagai aset Rp 14 triliun tersebut,” ucapnya.

Saat ini, dari informasi yang diterima KPK, penerimaan KAI dari rumija yang dihitung Rp 744 miliar per tahun, sebagiannya tertunggak karena sengketa tersebut yaitu sekitar Rp 144 miliar. Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari penggunaan rumija tersebut, hal ini juga dibahas dalam FGD penyelamatan aset KAI tersebut.

“Jadi peran KPK di sini adalah menjalankan fungsi trigger mechanism di bidang pencegahan agar kepemilikan aset lebih jelas, dan penerimaan negara lebih maksimal,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, M Noor Marzuki mengaku hendak membahas mengenai masalah aset-aset milik PT KAI yang diokupasi. ” Hal ini kita akan bertemu dengan KPK untuk membicarakan, atau menertibkan aset-aset Kereta Api yang banyak di okupasi oleh masyarakat,” tukas Marzuki.

Pihaknya menyatakan, aset yang diokupasi itu akan dicarikan solusi mengenai skema penyelamatannya, baik pemerintah maupun masyarakat. “Ini yang kita akan tata, kita selesaikan sebaik-baiknya,” pungkasnya.[Sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close