NATIONAL

Dewan Pers: Wartawan Jadi Caleg Wajib Mengundurkan Diri

Selasa, 25 September 2018

Indonesiaplus.id – Semua warga dengan latar belakang berbeda memiliki hak yang sama, termasuk bagi para kuli tinta alias wartawan dalam Pileg 2019 menjadi wakil rakyat di tingkat DPRD, DPR RI, maupun di DPD RI.

Bagi wartawan tak bisa begitu saja maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu. Sebab, diharuskan mengundurkan diri dari profesinya sebagai wartawan terlebih dahulu.

“Bagi wartawan mencalonkan diri diwajibkan keluar dari profesinya sebagai wartawan. Sebab mau tidak mau itu akan berpengaruh pada netralitas mereka,” ungkap Rachman Wahid, Seksi Kesejahteraan dan Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang, Selasa (25/9/2018).

Dewan Pers mengeluarkan imbauan terkait aturan bagi wartawan yang terlibat dalam kegiatan politik, melalui Surat Edaran Nomor 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa dan Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/X/2015 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2015.

Dewan Pers mengimbau wartawan yang maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Pileg, ataupun menjadi tim sukses segera nonaktif sebagai wartawan dan mengundurkan diri secara permanen. “Baik yang hendak maju sebagai caleg, kepala daerah, termasuk juga tim sukses atau tim kampanye dalam pemilu,” katanya.

Termasuk berlaku pada semua pekerja media. Pasalnya bila merujuk kode etik jurnalistik, wartawan harus menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Wartawan harus menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas dan adil.

“Dewan Pers dan PWI mengimbau wartawan media itu melepas profesinya. Karena wujud kesertaan dalam kontestasi politik itu kan mempengaruhi netralitas dia sebagai wartawan,” tandasnya.

Di PWI Bontang menilai, sah-sah saja bagi wartawan untuk maju sebagai caleg. Sebab, mencalonkan diri jadi tim sukses atau masuk partai merupakan hak semua orang termasuk wartawan.

Jika mereka maju, karena mereka selama ini bekerja di lapangan, aspirasi masyarakat bisa mereka bawa kalau  misalnya terpilih nanti.

PWI mendukung wartawan untuk maju mencalonkan diri, dengan harapan mereka dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Selama ini mereka kerja kan melihat sendiri kondisi di lapangan seperti apa,” tegasnya.

Demi memastikan netralitas, perusahaan media mesti memahami peraturan ini. Misalnya bila wartawan yang bersangkutan tetap bekerja di perusahaan media dan tidak mengundurkan diri dari profesinya.

Padahal, wartawan itu telah secara jelas terlibat politik dalam hal ini menjadi caleg. “Kalau wartawan tidak mundur, maka kebijakan perusahaan yang mengeluarkan dia,” ucapnya.

Namun, bila didapati wartawan yang maju caleg itu tetap nekat ikut berpolitik tanpa mengundurkan diri, Dewan Pers bisa mencabut sertifikasi wartawan yang telah disandang wartawan tersebut.

“Intinya adalah wartawan tidak boleh berdiri di dua tempat. Ini bagian untuk menjaga kemuliaan profesi, jangan sampai tercemari kepentingan politik praktis,” pungkasnya.[Sap]

Related Articles

Back to top button