HUMANITIES

Setiap Tahun Pemerintah Sediakan Dana Hibah, Berikut Syaratnya

Indonesiaplus.id – Pemerintah mendukung berbagai kegiatan yang dikelola oleh masyarakat baik terkait dengan dunia pendidikan, keagamaan dan sosial, salah satunya melalui bantuan dana hibah.

“Setiap tahun, Pemerintah Banten memberikan dana hibah kepada institusi pendidikan, keagamaan dan sosial, ” ujar Kabag Sosial dan Agama, Biro Kesra Setda Provinsi Banten H Toton dihadapan 100 peserta Bimtek Penyaluran Hibah yang digelar oleh PD Salimah, Ikadi dan FDKM di Hotel Sofwah Pondok Jaya Bintaro, Sabtu (18/1/2020).

Pemohon hibah, kata Toton, bisa lembaga atau institusi pendidikan, pengurus masjid dan musala, yayasan, organisasi massa (ormas), serta pondok pesantren (ponpes) yang berada di wilayah Provinsi Banten.

“Dari tahun ke tahun, yang paling banyak mengajukan permohonan dana hibah adalah lembaga keagamaan dan pondok pesantren, mengingat sejak lama Banten dikenal sejarah sebagai pusat kebudayaan Islam, ” katanya.

Untuk mendapatkan hibah, pemohon harus melengkapi sejumlah persyaratan seperti terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan yang bisa mendapatkan dari notaris, serta melakukan pendaftaran secara online.

“Bagi yayasan dengan fokus kegiatan keagamaan maupun sosial, harus memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dan mendaftar secara online di laman e-hibahbansos.bantenprov.go.id, ” ungkapnya.

Anggota DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo menyatakan, ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan dana hibah, yaitu untuk APBD murni pengajuan tidak lebih dari tanggal 17 Mei, sedangkan untuk APBD perubahan tidak lebih dari tanggal 31 Juli.

“Dana hibah yang diajukan itu untuk tahun berikutnya dan ditujukan kepada pemerintah Provinsi Banten dari tanggal – tanggal tersebut baik untuk APBD murni maupun APBD perubahan, ” katanya.

Sementara itu, Kabag Kesra Kota Tangerang Selatan, H Heli Slamet, menyatakan, untuk pemohon dari pengurus masjid dan musala sekarang tidak perlu legalitas, melainkan struktur pengurus harus mendapatkan pengesahan dari kantor Kemenag.

“Juga, lahan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau status waqaf harus diurus ke kantor Kemenag, serta memiliki izin operasional kegiatan, ” terang Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Tangerang Selatan ini.

Selain Budi Prajogo, juga hadir Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Mustofa; Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan, Ali Rahmat; Anggota DPRD Provinsi Banten, Andi Cut Muthia; Ketua PD Salimah, San Susilowati; Ikadi, Qomarudin Akyas, serta Ketua FDKM, Arief Wahyudi.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close