HUMANITIES

Percepat Pembangunan dengan Modal Kesetiakawanan Sosial

Indonesiaplus.id – Diperlukan sinergitas untuk menjalin kemitraan efektif di antara semua potensi sumber kesejahteraan sosial masyarakat, salah satunya dengan pilar-pilar sosial.

Tujuan kegiatan untuk mendengar aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat menuju Indonesia sejahtera, menguatkan sinergi dari berbagai pihak, baik legislatif, pemerintah dan pemerintah daerah.

Termasuk, potensi sumber kesejahteraan sosial, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penyelengaraan kesejahteraan sosial.

“Kami menyaksikan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pilar-pilar sosial di Flores Timur, ” demikain sambutan Mensos yang dibacakan oleh Pepen Nazaruddin, Dirjen Pemberdayaan Sosial di Lamakera, Flores Timur, Rabu (4/9/2019).

Selama ini, Lamakera dikenal dengan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan toleran. Hal ini menunjukkan dampak positif budaya kesetiakawanan sosial yang tumbuh, karena kuatnya inisiatif masyarakat, termasuk peran dari pilar-pilar sosial.

Pada kunjungan itu, Kemensos memberikan bantuan sosial Rp110.000.000, kepada 300 anak yatim Rp 30.000.000, 300 warga prasejahtera Rp30.000.000, serta bantuan usaha ekonomi produktif kepada Karang Tarang Wakobutu Rp50.000.000.

“Semoga dengan paket bantuan sosial yang diberikan bagi masyarakat Lamakera bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” harapnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan, DPR bersama pemerintah sengaja melakukan intervensi program.

“Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran karena daerah pantai. Daerah lain yang berbasis pertanian, perkebunan, nelayan, dan sebagainya, bansos akan disesuaikan dengan kondisi daerah, dan nantinya ada evaluasi,” terang Ali.

Terkait adanya pertemuan antara Kemensos dan tokoh-tokoh di Lamakera adalah bukti negara sudah hadir untuk menjalankan program kesejahteraan sosial.

Pemerintah bekerja menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sesuai amanat UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Empat tahun terakhir, nilai bansos terus naik dari Rp17 triliun menjadi Rp62 triliun. Negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan indikasi turunnyaa angka kemiskinan,” ungkapnya.

Turut hadir Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon dan jajarannya, perwakilan pilar-pilar sosial dan yang terdiri dari PSKS (Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, dan Karang Taruna, Orsos/LKS dan Dunia Usaha.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close