HUMANITIES

Mutakhirkan Data Kemiskinan, Mensos Risma Beberkan 6 Metoda

Indonesiaplus.id – Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara sistematis dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Kemensos juga melakukan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Ada enam metoda ditempuh Kemensos untuk pemutakhiran data, mulai usulan daerah, melalui fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan dari berita media, hasil verifikasi pejuang muda, serta dari hasil geo-tagging data spasial citra satelit.

“Data dari daerah memuat dinamika kependudukan terkait warga meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Bila tak terdaftar oleh pemda, masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur “usul” dan “sanggah”, ” ujar Mensos Tri Rismaharini saat jumpa pers di Kantor Kemensos, Jakarta (18/11).
Dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan. Dari berita media, Kemensos melakukan verifikasi lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan bisa dimasukkan dalam data pemerima bantuan.

“Juga, kami menggunakan teknologi geo-tagging data spasial citra satelit. Teknologi itu memungkinkan mengetahui kondisi rumah. Di daerah dimana citra satelit kurang memadai, kami dibantu pejuang muda melakukan tagging. Dengan mendatangi dan memotret rumah,” ungkap Mensos.
Dengan bantuan teknologi geo-tagging data spasial citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Bila diketahui luas rumah hingga 100 m2, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” tutur Mensos.

Juga, hasil geo-tagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut, Mensos menjelaskan terdapat data 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi,” kata Mensos.

Mensos menekankan, bahwa data itu sudah merupakan hasil konsinyering dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN). “Ketemu data 311.122. Profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota,” terang Mensos.

Kemensos akan berkoordinasi dan menyerahkan hasil geo-tagging tersebut kepada pemerintah daerah.”Supaya dilakukan verifikasi ulang oleh daerah,” kata Mensos.

Upaya pembaruan data dari usulan daerah, Kemensos menerima data sebanyak 10.910.564 juta. “Usai dicek dan padankan dengan NIK dari data Adminduk lalu kami kembalikan ke daerah. Hasilnya kami sudah menerima kembali sebanyak 33.851.390. Dari daerah seluruh Indonesia, mereka menyatakan sebanyak 1.450.960 data tidak layak,” katanya.

Dari fitur “usul” dan “sanggah” didapat data sebanyak 67.647. Data yang masuk ini juga dilakukan verifikasi sehingga tidak semua langsung dinyatakan layak. “Data yang layak dan dapat diterima sebanyak 6.102 data dan sebanyak 1.147 data tolak,” kata Mensos.

Pada kesempatan itu, Mensos beberapa kali menekankan proses pembaruan data dilakukan Kemensos secara berkelanjutan. Di lain pihak, tugas pemutakhiran data tidak hanya menjadi domain Kemensos.

“Berdasarkan UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan daerah. Seperti hasil geo-tagging kami kembalikan ke daerah,” kata Mensos.

Mensos memastikan, Kemensos bersikap kooperatif dan terbuka. Dalam proses pemutakhiran data yang menjadi kewenangan Kemensos, senantiasa dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Termasuk lembaga audit seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pelaksanaan di lapangan, Kemensos menggandeng aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri.[ama]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close