HUMANITIES

Di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Kemensos Terus Berupaya Disabilitas Mental Bebas Dari Pasung

Indonesiaplus.id – Mewakili Menteri Sosial RI, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat mengikuti virtual conference yang digelar oleh Human Right Watch pada peringatan hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2020.

Hadir dalam virtual conference tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim; Wayan Sumartono dan Bagus Kamajaya (Shackling survivors); Ratnaboli Ray (Director) dan Anjali dari Mental Health Rights Organization (India); AndreasHarsono (Indonesia Researcher, Human Right Watch) dan Kriti Sharma (Senior Reseacher, Disability Right, Human Right Watch) .

Virtual conference mengambil tema, “Hidup dalam Pemasungan” menampilkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Human Right Watch tentang kehidupan penyandang disabilitas mental yang hidup dalam pemasungan.

Paparan Kriti Sharma dari Human Right Watch dari hasil penelitian tentang kehidupan penyandang disabilitas mental yang hidup dalam pemasungan di berbagai belahan dunia seperti India, Ghana dan termasuk Indonesia.

“Penyandang disabilitas mental masih banyak yang hidup dalam pemasungan, mereka terabaikan dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti makan, kebersihan dan kebutuhan lainnya, serta cenderung hidup dalam tindak kekerasan atau pengabaian oleh keluarganya, ” ungkap Kristi di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Pemasungan harus segera diakhiri, Kriti meminta dunia internasional untuk segera mengakhiri pemasungan bagi penyandang disabilitas mental, kemudian memperbaiki pusat-pusat atau layanan-layanan disabilitas mental seperti lembaga-lembaga rehabilitasi.

“Juga, harus lebih melakukan pengawasan yang lebih ketat serta menguatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas mental dengan layanan berbasis masyarakat serta menghilangkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental, ” katanya.

Pembicara dari Indonesia Yenni Rosa dari Perhimpunan Jiwa Sehat mengatakan bahwa Indonesia masih banyak penyandang disabilitas mental yang hidup dalam pemasungan.

Kondisi mereka memperihatinkan, selain kurang mendapatkan perhatian juga kebutuhan pernutrisi dan pengobatan sangat jauh dari kata layak.

“Kehidupan penyandang disabilitas mental yang saya temui di tempat pengungsian pada bencana alam di Kendari dan Aceh mengalami disabilitas mental di Indonesia perlu pelayanan-pelayanan tidak hanya di pusat-pusat rehabilitasi, terutama terkait perlunya penyediaan tempat tinggal bagi disabilitas mental, serta jaminan sosial layak dan penanganan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas, ” terang Yenni.

Meskipun Indonessia sejak 2017 sudah melaksanakan bebas pasung, tetapi bebas pasung hanya sekedar melepaskan rantai orang yang dipasung dan memindahkannya ke tempat lain tetapi tidak diikuti dengan pendampingan dan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya mereka.

Menjawab pertanyaan dari moderator Andreas Harso kepada Kementerian Sosial terhadap situasi penyandang disabilitas mental, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim mengakui tentang kehidupan penyandang disabilitas mental masih banyak dalam pemasungan.

“Namun, tidak berarti pemerintah tidak melakukan upaya untuk mengatasi persoalan ODGJ/PDM tersebut melalui unit pelaksana teknis di balai, yaitu BRSPDM Phalamartha Sukabumi, BRSPDM Margo Laras Pati, BRSPDM Dharma Guna Bengkulu, serta BRSPDM Budi Luhur Banjarbaru, ” tegas Eva.

Sejak 2017 Indonesia sudah mencanangkan Indonesia bebas pasung. Gerakan ini melibatkan kerjasama antar kementerian/lembaga, bahkan dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Polri dan BPJS dalam penanganan pembebasan pasung penyandang disabilitas mental yang diikuti upaya pemberian layanan kesehatan dan pemberian jaminan sosial untuk kelangsungan perawatan/pengobatan mereka.

“Dari sejak dicanangkannya Indonesia bebas pasung, sudah dibebaskan 3.441 orang dari seluruh Indonesia, mereka juga mendapatkan pengobatan serta upaya mendapatkan kartu indentitas untuk bisa akses kepada layanan-layanan lainnya, ” ungkap Eva.

Selain itu, Kementerian Sosial RI mendirikan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS). Melalui UILS ini sebagai jembatan antara mempersiapkan penyandang disabilitas mental yang baru keluar dari rumah sakit/perawatan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Selain itu juga sedang berupaya untuk melakukan perbaikan standar-standar layanan rehabilitasi sosial.

Masih tingginya angka pemasungan tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas mental sebagai perusuh yang mengganggu ketentraman orang lain.

“Tentu saja, untuk menghapuskan pasung diperlukan pendekatan bebas pasung harus menggunakan nilai-nilai budaya, medis dan layanan rehabilitasi sosial lainnya, ” pungkas Eva.[mor]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close