Kamis, 19 Januari 2017
Indonesiaplus.id – Kenaikan dana bantuan partai politik dari negara akan berimplikasi positif, termasuk menghasilkan kepala daerah dari parpol yang bersih dan berintegritas.
“Kondisi saat ini, seseorang yang mau menjadi bupati bisa menghabiskan uang Rp 20-25 miliar. Bayangkan kalau bupati di kabupaten x menghabiskan itu pakai utang lagi. Mau jadi apa kalau jadi bupati, pasti main proyek,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Pihaknya, berharap kalau dana parpol dinaikkan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah adalah berintegritas. Sebab, untuk kampanye sudah didanai parpolnya yang dibantu uang negara. “Dia tidak perlu keluar uang untuk dana kampanye. Semua dibiayai parpol pendukungnya,” katanya.
Ketika ditanya apakah uang negara mampu membiayai parpol yang jumlahnya banyak, Alexander mengatakan bahwa KPK telah melakukan kajian. Hasilnya, keuangan negara tidak akan terbebani jika pemerintah mendanai 50 persen biaya operasional parpol.
“Misalnya, kita alokasikan dari APBN Rp 5 triliun dengan benefit pemimpin yang baik dan berintegritas dan otomatis akan mengamankan APBD. Keuntungan lebih besar kan, okelah kita danai parpol,” tandasnya.
Terkait pembiayaan setengah dari kebutuhan parpol bisa menjadi jaminan lahirnya kepala daerah yang bersih dari main proyek, Alexander meyakini bisa.
“Untuk menjadi pemimpin daerah tanpa biaya apapun dan gajinya. Kita jamin kesejahterannya. Apalagi yang mau dicari sebab kebanyakan main proyek, jual beli jabatan, mungkin dia jadi kepala daerah utang kemana-mana,” katanya.[Mor]
