75 Ribu KPM Belum Transaksi di Bali, Mensos Tekankan Kepala Daerah Soal Bansos Gerakkan Perekonomian
Indonesiaplus.id – Pada periode Juli-September 2021 di Provinsi Bali terdapat 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sosial (bansos) yang mencapai sekitar Rp 450 miliar.
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Menteri Sosial Tri Rismaharini pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat
dan menekankan sesegera mungkin mencairkan bantuan.
“Kalau sampai 75 ribu belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur, beli beras dan ada pergerakan ekonomi.Tapi kalau seperti ini, jadi susah,” tandas Mensos dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali, Selasa (19/10/2021).
Perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair periode Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar. “Ini jelas angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” ujar Mensos.
Kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Maka, dengan kondisi lesu dengan anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
“Tapi kalau masih ada ribuan KPM belum cair ekonomi di level bawah tidak bergerak. Ini sudah pertengahan Oktober. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” tandas Mensos.
Para pemangku kepentingan dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos meminta hadirin di dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
“Bapak/ibu masih bisa maka, jangan samakan dengan kita. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan. Saya meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan, ” kata Mensos.
Di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Misalnya di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada Juli-September.
Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.
Mensos pun menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM. Karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.
Selain itu, Mensos menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.
Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
“Saya minta Januari sampai Oktober harus clear . Kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash,” tandas Mensos.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain, berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, serta KPM meninggal.[ama]
