ECONOMY

Yuk Intip Berapa Gaji Pekerja Buzzer Politik di DKI Jakarta?

Rabu, 6 Maret 2019

Indonesiaplus.id – Pendapatan seorang yang bekerja sebagai buzzer politik bisa setara upah minimum regional (UMR). Adapun pengguna jasa mereka biasanya adalah partai politik.

“Para buzzer yang bekerja di lini depan, yang menganggap buzzer sebagai sebuah profesi atau pekerjaannya, biasanya dipekerjakan oleh agensi dengan bayaran UMR atau di bawah UMR,” ujar Peneliti Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) Rinaldi Camil di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Khusus buzzer di wilayah DKI Jakarta menerima upah Rp 3,9 juta per bulan dengan jam kerja delapan hingga sepuluh jam sehari. Industri buzzer politik memiliki tiga aktor utama yang memiliki perannya masing-masing.

Pertama, pengguna biasanya partai politik. Kemudian, perantara antara “user” dan buzzer yang biasanya digawangi agensi. Selanjutnya, di tingkatan paling bawah adalah buzzer.

Mereka bekerja secara individu bisa pula berkelompok dengan dikoordinatori oleh seorang buzzer. Seorang koordinator buzzer, menurut Rinaldi, dapat mengantongi Rp 6 juta per bulan.

Tenaga-tenaga buzzer yang direkrut biasanya adalah mahasiswa atau pelajar, sedangkan koordinator buzzer biasanya mereka yang lebih senior.

“Bisa kampusnya di sekitar Jakarta. Mereka (buzzer) biasanya karena memang mencari kerja. Karena motifnya uang dan masih minim pengalaman, tentunya gaji-gaji UMR sangat menarik bagi mereka,” tandanya.

Namun, CIPG tidak memiliki angka pasti seberapa besar industri buzzer politik dan jumlah buzzer politik yang digunakan oleh setiap kandidat pasangan calon.[sap]

Show More

Related Articles

Back to top button
Close