Kamis, 3 Mei 2018
Indonesiaplus.id – Kalangan pengusaha keberatan dengan rencana cuti bersama Lebaran 2018. Mengingat lamanya masa libur yang dikhawatirkan bisa mengganggu produktivitas dunia bisnis.
Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, bahwa pemerintah kurang jeli membuat kebijakan menambah libur lebaran.
Pemerintah seakan lupa, ada sektor industri lain terutama manufaktur dan pabrik, yang harus tetap berproduksi maksimal demi mengejar target kesepatan bisnis yang sudah ditandatangani.
Kebijakan libur panjang akan menggangu kesepakatan bisnis yang sudah dijalankan pengusaha. Operasional per hari bagi perusahaan manufaktur itu sangat berarti, karena menyangkut produksi.
“Kalau kemudian tiap pabrik memiliki target produksi ribuan barang, lalu terpaksa libur di luar rencana manajemen, maka bisa dibayangkan berapa banyak produksi yang bisa tertahan. Penambahan dua hari itu kan di luar libur resmi,” ujar Sarman, Kamis (3/5/2018).
Tak dipungkiri, kata Sarman, pengusaha memahami kebijakan pemerintah yang memiliki pandangan penambahan libur akan positif bagi masyarakat maupun beberapa sektor lain seperti pariwisata di daerah, maupun kemudahan dalam menyusun perjalanan mudik untuk menghindari kemacetan.
“Dari sisi tujuan, pengusaha mengaku memahami jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang kemudian berdampak mengalirnya uang ke daerah. Ada positif juga,” katanya.
Pikhanya mengingatkan, bahwa libur yang terlalu lama juga bisa menurunkan produktivitas, bagi pengusaha maupun pekerja.
Untuk itu, pengusaha berharap pemerintah mengkaji ulang [libur bersama Lebaran 2018 karena dipastikan masa itu akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi pabrik.
Dia pun berharap ada solusi terbaik sehingga tidak merugikan dunia usaha. Sarannya, sebelum meneken kebijakan, ada baiknya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan temu diskusi terlebih dahulu dengan praktisi dunia usaha. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menuai pro-kontra.
Pemerintah dinilai sebaiknya segera duduk bersama, dengan para pengusaha seperti Kadin, Apindo, Hipmi, maupun asosiasi lain untuk bersama-sama mencari solusi dan membahas berbagai dampak dari kebijakan tersebut.
Jangan sampai, kebijakan itu kontraproduktif sekaligus juga menurunkan daya saing. “Belum lagi produktivitas karyawan juga turun,” dia menandaskan.[Sal]
