Sabtu, 3 November 2018
Indonesiaplus.id – Presiden Joko Widodo harus diperbaiki persoalan data beras nasional yang menjadi polemik antarlembaga. Jika berdiam diri, maka suara petani akan hilang untuk petahana di Pilpres 2019 mendatang.
Menurut pengamat politik Siti Zuhro, ketidakjelasan data perberasan nasional bisa mempengaruhi elektabilitas Jokowi.
“Harus dipastikan data itu harusnya akurat, publik sekarang kan tidak begitu saja menerima informasi dari pemerintah, mereka akan rekonfirmasi,” ujar Zuhro, Jumat (2/11/2018).
Data pemerintah yang cenderung atau diduga manipulatif pasti akan dipertanyakan. “Kalau data salah tapi tidak diperbaiki (presiden), maka akan muncul perdebatan, ujung-ujungnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik ke pemerintah, dan bisa menimbulkan tidak simpatik, karena dianggap kebohongan,” katanya.
Data sensus petani yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013, jumlah petani mencapai angka 26 juta orang. Hilangnya kepercayaan para petani terhadap pemerintah bukan tanpa sebab.
Sedangkan, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, masalah data beras harus diperbaiki agar petani mendapat kejelasan terkait usahanya. Tanpa itu, jumlah petani akan menurun setiap tahunnya.
“Saat ini, petani gagal paham di bawah kepemimpinan Jokowi ini. Mereka tidak akan percaya lagi,” kata Pangi saat dikonfirmasi.
Kesalahan terbesar pemerintah adalah tidak memperjelas data sebenarnya soal perberasan nasional. Kesalahan ini berdampak signifikan terhadap kehidupan petani. Faktanya, selama ini, Indonesia masih melakukan impor.
“Sebenarnya ini serba dilema. Di mana letak kita surplusnya,” tandasnya.
Pangi meminta, Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja seluruh jajarannya guna memperbaiki data beras. Dia meminta ketegasan Jokowi diterapkan pada momen ini.
“Memang, soal copot mencopot urusan presiden. Kalau dia tidak tegas tidak akan dipecat,” tegasnya.[sal]
